Dokter PPDS Unsrat Meninggal, DPR RI Minta Investigasi Diusut Tuntas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia menyusul meninggalnya dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Anestesiologi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado.

Menurutnya seperti ini, bukan kali pertama terjadi, sebab itu, Komisi IX DPR kata Netty, meminta agar aspek perlindungan peserta didik dan kesehatan mental menjadi prioritas utama.

Baca Juga

6 hari  lalu

Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar, DPR Harap Dapat Akhiri Kegaduhan

99 Dhanis Iswara

“Kasus ini bukan peristiwa pertama dalam dunia pendidikan dokter spesialis. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan memastikan sistem pendidikan dokter spesialis benar-benar memberikan perlindungan kepada peserta didik, baik secara akademik maupun psikologis,” kata Netty, Rabu (8/7/2026).

Netty menegaskan, proses investigasi yang tengah berjalan harus dikawal hingga tuntas. Ia pun meminta publik tidak berspekulasi dan menghormati kerja tim penyelidik agar hasilnya objektif serta transparan.

“Kita tidak boleh mendahului hasil penyelidikan. Biarkan tim investigasi bekerja secara independen, objektif, dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap. Apa pun hasilnya nanti, pembelajaran dari kasus ini harus menjadi dasar perbaikan sistem,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Angka Anak Tidak Sekolah Tembus 3,9 Juta, MPR Desak Intervensi Pemerintah Harus Tepat Sasaran

68 Dhanis Iswara

Menurut Netty, tekanan kerja yang tinggi merupakan realitas yang dihadapi banyak tenaga kesehatan dan peserta pendidikan klinis. Karena itu, perlindungan kesehatan mental tidak boleh lagi dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan.

“Selain itu, perlu dibangun sistem pendampingan psikologis yang berkelanjutan, terutama bagi mereka yang bertugas di unit dengan tingkat tekanan tinggi seperti IGD, ICU, kamar operasi, lokasi bencana, maupun daerah konflik,” lanjutnya.

Legislator Fraksi PKS itu juga meminta Kemenkes memastikan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata.

“Kami mendorong Kemenkes menyampaikan action plan yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta mekanisme pendampingan psikologis yang benar-benar berjalan di rumah sakit pendidikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Netty mengapresiasi langkah pemerintah yang menghentikan sementara kegiatan klinis PPDS Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou selama investigasi. Menurutnya, jeda ini harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi total tata kelola pendidikan dokter spesialis.

“Jangan sampai ada lagi peserta pendidikan klinis yang merasa sendirian menghadapi tekanan. Mereka mengabdikan diri untuk kesehatan masyarakat, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan optimal,” pungkas Netty.