Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat soroti tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia.
Foto: Dok. MPR RI TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menegaskan perlunya langkah intervensi yang tepat dan kolaborasi segera dari seluruh pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini.
“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” kata Rerie sapaannya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 April 2026 tercatat, 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan, terdiri dari 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujar Rerie.
Menurutnya, upaya menekan angka anak tidak sekolah harus menyentuh hingga ke akar masalah. Oleh karena itu, Retie yang juga Anggota Komisi X DPR RI ini mendorong optimalisasi pemanfaatan data ATS hingga tingkat desa, serta komitmen politik (political will) yang kuat dari para pemangku kepentingan.
“Dengan data yang akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar (PIP), dan beasiswa bisa disalurkan secara tepat sasaran,” imbuhnya.
Selain itu, kata Rerie, program pendidikan kesetaraan non-formal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas.
Lulusan program tersebut, jelas legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, harus dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.
Pasalnya, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan SLTA, sebanyak 33,21% di antaranya terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi dan akses.
“Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkas Rerie.