Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar, DPR Harap Dapat Akhiri Kegaduhan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, berharap sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi momentum untuk mengakhiri polemik di tengah masyarakat.

Adapun sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (2/7/2026) terkait perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan isu keaslian ijazah Jokowi dengan menghadirkan dua orang sebagai pihak terlapor/terdakwa, yakni Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Roy Suryo.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Latsarmil bagi Calon Manajer KDMP

89 Akbar Budi

Abdullah menilai proses hukum yang sedang berjalan saat ini harus dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum agar polemik yang terus bergulir tidak lagi menyita perhatian publik secara berlebihan.

“Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami berharap persidangan dapat memberikan kejelasan sehingga polemik ini dapat diselesaikan secara tuntas,” ujar Abdullin dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan, jangan sampai tenaga dan pikiran masyarakat terus terkuras untuk memperdebatkan persoalan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kasus Yovita Harus Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Terhadap Perempuan

95 Dhanis Iswara

Terlebih, bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan penting yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, hingga isu ekonomi dan sosial.

“Jangan sampai pikiran masyarakat tersita dalam persoalan yang tidak jelas. Masih banyak masalah krusial lainnya yang memerlukan perhatian kita bersama,” katanya.

Terkait perkara keaslian ijazah Jokowi, Abdullah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa serta memutus perkara tersebut secara objektif dan berdasarkan fakta hukum.

“Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada para penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Abdullah menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah penyelesaian permasalahan tersebut melalui mekanisme hukum yang sah sehingga tidak lagi menimbulkan kegaduhan sekaligus berlangsung berkepanjangan di ruang publik.

“Yang paling penting, persoalan ijazah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi dan masyarakat dapat kembali fokus pada berbagai agenda penting untuk kemajuan bangsa,” tutupnya.