Parlemen Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Loan untuk Infrastruktur Dasar

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mengkritik keras struktur pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai masih sangat bergantung pada pinjaman luar negeri (loan).

Menurutnya, ketergantungan ini memicu keterlambatan berbagai proyek infrastruktur dasar masyarakat akibat rumitnya prosedur administrasi pinjaman asing.

Baca Juga

2 hari  lalu

Amankan Pasokan Pangan IKN dari El Nino, Komisi IV DPR RI Dorong Mitigasi Cepat di Kalsel

71 Dhanis Iswara

Kritik tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Erna mengungkapkan, berdasarkan dokumen anggaran yang ia pelajari, lebih dari 50 persen anggaran Ditjen Cipta Karya masih bersumber dari pinjaman luar negeri. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya sejumlah proyek pelayanan publik yang krusial.

“Pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit SPAM baru dengan potensi kehilangan kapasitas produksi sekitar 2.995 liter per detik dan membatalkan perluasan jaringan yang seharusnya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah,” kata Erna.

Baca Juga

3 hari  lalu

Mulai 2027, Manasik Kesehatan Bakal Jadi Syarat Wajib dan Filter Utama Jemaah Haji

65 Dhanis Iswara

Ia menegaskan, penundaan proyek SPAM ini menjadi bukti nyata bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak seharusnya digantungkan pada mekanisme pembiayaan luar negeri yang memiliki proses birokrasi panjang.

“Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni dalam pembiayaan di Ditjen Cipta Karya ini, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik infrastruktur dasar ini?” katanya.

Selain krisis air minum, legislator Fraksi NasDem ini juga menyoroti batalnya pembangunan 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dampaknya, sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) kehilangan kesempatan untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak.

“Di sektor sanitasi, terdapat 30 unit instalasi pengolahan air limbah yang tidak dapat dibangun, sehingga sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi yang layak,” ujarnya.

Erna menegaskan, pemerintah perlu meningkatkan porsi pembiayaan melalui Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa bergantung pada utang maupun bantuan luar negeri.

Menurutnya, penguatan pendanaan domestik akan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air bersih dan sanitasi, karena tidak lagi terkendala prosedur administrasi pinjaman asing.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih, terutama di sejumlah daerah.

Sebagai contoh, Erna menyebut Provinsi Bengkulu masih membutuhkan peningkatan layanan air minum yang cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, provinsi tersebut masih memerlukan tambahan cakupan penyediaan air minum sebesar 39,2 persen.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat struktur pembiayaan berbasis Rupiah Murni agar pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tidak lagi terhambat oleh kompleksitas administrasi pinjaman luar negeri.