Hadapi Puncak El Nino, Sumail Abdullah Pertanyakan Kecukupan Anggaran Karhutla Rp2,2 Triliun

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, ia memperingatkan agar seluruh jajaran terkait tidak lengah menghadapi potensi lonjakan karhutla menjelang puncak musim kemarau dan fenomena El Nino.

Baca Juga

6 hari  lalu

RUU Perkoperasian Naungi Seluruh Koperasi, Termasuk Kopdes Merah Putih

90 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Sumail dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama jajaran Eselon I Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Sumail, penurunan kasus karhutla dibanding beberapa tahun silam memang patut diacungi jempol. Kendati begitu, tren kemunculan titik panas (hotspot) yang kembali merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir wajib diwaspadai.

“Kita tidak boleh puas karena sejak 2020 sudah muncul lagi titik-titik panas dengan lonjakan yang cukup tinggi. Apalagi kita akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September,” ujar Sumail di ruang rapat Komisi IX DPR.

Baca Juga

1 hari  lalu

Antisipasi Kekosongan Hukum dalam Pemilu, Bawaslu Instruksikan Daerah Petakan Pasal Krusial KUHP Baru

52 Dhanis Iswara

Dalam kesempatan tersebut, Sumail menyoroti kesiapan fiskal pemerintah. Ia mempertanyakan kecukupan alokasi anggaran operasional pengendalian karhutla saat ini yang berada di angka Rp2,296 triliun.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta kementerian terkait blak-blakan mengenai kebutuhan dana riil di lapangan. Jika anggaran yang ada masih kurang, DPR siap memberikan sokongan penuh.

“Apakah anggaran ini cukup? Kalau tidak cukup, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga kami di Komisi IV bisa memberikan dukungan,” katanya.

Selain persoalan anggaran, Sumail juga memberikan apresiasi terhadap langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait karhutla.

Namun, ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah korporasi yang kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan serta yang telah memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera kepada pelaku.

“Harus ada ketegasan. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, setiap tahun pelanggaran dan kebakaran hutan akan terus berulang,” tegasnya.