Wacana Pilkada Lewat DPRD Jangan Dianggap Anti-Demokrasi
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menyoroti putusan MK soal pilkada langsung. Dok. F-PKB DPR RI TODAYNEWS.ID – Wacana pengembalian mekanisme pilkada melalui DPRD tidak dapat dipandang sebagai anti-demokrasi.
Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari kajian konstitusional, akademik, serta pengalaman empiris terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pilkada langsung.
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo mengatakan, wacana pengambalian pilkada melalui DPRD bukan tanpa sebab.
Eka berujar, wacana tersebut muncul karena pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Hal iti pula yang menjadi awal kepala daerah terjerat korupsi, karena ingin mengambalikan modalnya.
“Wacana tersebut muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, hingga banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan, wacana pengembalian pilkada melalui DPRD seharusnya menjadi bahan diskursi untuk mencari desain pemilu lebih baik ke depannya.
“Karena itu, perdebatan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari desain demokrasi terbaik bagi Indonesia,” katanya.
Meski demikian, dengan adanya putusan MK yang menyatakan pilkada dilakukan secara langsung, ia menilai perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Fokus seluruh pihak saat ini, lanjutnya, harus diarahkan pada peningkatan kualitas pilkada langsung agar mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Edo juga menilai putusan MK harus menjadi momentum untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.
Reformasi tersebut perlu diarahkan pada upaya menurunkan biaya politik, memperkuat kaderisasi partai politik, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, memberantas politik uang, serta menyempurnakan sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berbasis merit dan integritas.
Pos terkait
Berita Favorit
