DPR Minta SPMB Harus Transparan dan Berkeadilan untuk Kuatkan Transformasi Pendidikan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi pendidikan nasional. SPMB harus ramah siswa.

Menurut Kurniasih, SPMB tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi I Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal   

54 Akbar Budi

“SPMB harus menjadi bagian dari penguatan transformasi pendidikan nasional. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan secara transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas,” ujar Kurniasih di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia mengapresiasi langkah Kementerian dan Dinas Pendidikan Dasar Menengah yang menegaskan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 secara bersih, adil, transparan, dan bebas dari pungli, suap, titipan, maupun gratifikasi. Kurniasih juga mendukung Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pelaksanaan SPMB.

Menurutnya, penerimaan murid baru merupakan layanan publik yang harus dijaga integritasnya dan tidak boleh menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga

14 jam  lalu

Pertamax Naik 32%, Pemerintah Diminta Jelaskan Mekanisme Penentuan Harga  

48 Akbar Budi

“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, tidak boleh ada ketidakadilan yang menghambat proses seleksi cita-cita siswa memilih sekolah berkualitas di daerahnya,” katanya.

Kurniasih menegaskan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak hanya menyangkut proses seleksi yang bersih, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menilai salah satu akar persoalan tingginya persaingan masuk sekolah negeri adalah masih adanya kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Akibatnya, masyarakat cenderung berbondong-bondong memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul.

“Ke depan, keadilan pendidikan harus diwujudkan dengan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap sekolah yang berkualitas di daerah tempat tinggalnya. Idealnya, setiap sekolah yang tersedia di lingkungan masyarakat memiliki standar mutu yang baik sehingga orang tua tidak harus berebut masuk ke sekolah-sekolah tertentu,” ujarnya.

Kurniasih juga menyoroti pentingnya menjaga keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, kebijakan penerimaan peserta didik harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh satuan pendidikan untuk mendapatkan peserta didik dan berkembang secara sehat.

“Kita perlu memastikan adanya keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, baik dari aspek jadwal pelaksanaan SPMB, kesempatan memperoleh peserta didik, maupun dukungan kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Seluruh komponen pendidikan harus tumbuh bersama untuk melayani kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai mitra kerja Kemendikdasmen, Komisi X DPR RI mendorong seluruh proses penerimaan harus berbasis sistem digital yang transparan dan dapat dipantau publik secara real time.

Pemerintah daerah, ujar dia, perlu menyediakan kanal pengaduan yang responsif, mudah dijangkau masyarakat, serta terintegrasi dengan inspektorat daerah, Ombudsman, dan aparat penegak hukum agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan objektif.

Selain itu, Kurniasih mendorong Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara merata melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan mutu pembelajaran di seluruh sekolah.

“Perbaikan tata kelola SPMB harus berjalan seiring dengan pemerataan kualitas pendidikan. Selama masyarakat masih memandang hanya sekolah tertentu yang berkualitas, tekanan dalam proses penerimaan akan terus tinggi dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan,” katanya.