Jubir Gerindra: Kritik Dino Patti Djalal Sah, Tapi Diplomasi Presiden Tak Bisa Digantikan dengan Zoom

TODAYNEWS.ID – Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tradisi demokrasi yang sehat.

Menurut Bahtra, pandangan dari seorang tokoh diplomasi seperti Dino merupakan masukan berharga untuk memperkaya perspektif publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.

Baca Juga

11 jam  lalu

Cegah Modus Baru TPPO, DPR Minta Imigrasi Perkuat Deteksi Dini di Bandara dan Perbatasan

49 Dhanis Iswara

Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tingkat kepala negara memiliki kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan begitu saja.

“Saya menghormati kritik Pak Dino sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, saya tidak sependapat jika diplomasi Presiden direduksi cukup melalui Zoom dan telepon,” ujar Bahtra di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Diplomasi Bukan Sekadar Rapat Virtual

Baca Juga

5 hari  lalu

Sapi Kurban Presiden Bersumber dari APBN, Gerindra: Sudah Berjalan Sejak Era SBY dan Jokowi

1741 Dhanis Iswara

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa dalam praktik hubungan internasional, diplomasi tingkat tinggi bukan sekadar ajang bertukar informasi.

Lebih dari itu, pertemuan tatap muka berfungsi membangun kepercayaan strategis (strategic trust), memperkuat posisi tawar negara, serta menuntaskan negosiasi krusial.

“Diplomasi antar-kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun komitmen politik antar-pemimpin,” kata Bahtra.

Bahtra juga mengingatkan bahwa kunjungan luar negeri seorang Presiden bukanlah perjalanan individu. Dalam setiap lawatan kenegaraan, Presiden membawa misi nasional dengan menyertakan delegasi yang terdiri dari kementerian, lembaga, BUMN strategis, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.

Di balik agenda resmi kepresidenan, terdapat rangkaian pertemuan bisnis dan penjajakan investasi yang berjalan secara paralel. “Karena itu, manfaat kunjungan Presiden harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari jumlah hari berada di luar negeri,” tambahnya.

Contoh Capaian Nyata di Prancis

Untuk memperkuat argumennya, Bahtra mencontohkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang baru saja menorehkan capaian konkret. Lawatan tersebut menghasilkan kesepakatan komersial senilai USD 3,5 miliar (atau lebih dari Rp61 triliun) di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.

Selain itu, kunjungan tersebut berhasil membentuk forum bisnis tingkat tinggi untuk memperkuat investasi jangka panjang antara pelaku usaha Indonesia dan Prancis.

“Fakta ini membuktikan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi nyata dan peluang investasi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Investasi Strategis untuk Negara

Merespons isu anggaran perjalanan dinas, Bahtra sepakat bahwa publik berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kendati demikian, ia mengajak masyarakat untuk melihat indikator keberhasilan ini secara objektif lewat asas manfaat (cost-benefit analysis).

Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan pada seberapa sering Presiden melawat ke luar negeri, melainkan seberapa besar dampak positif yang dibawa pulang untuk rakyat Indonesia.

“Jika satu kunjungan mampu menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat ketahanan energi, maka kunjungan tersebut harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa yang layak didukung,” pungkas Bahtra.