DPR dan Pemerintah Bahas Percepatan Investasi hingga Tata Kelola Ekspor Satu Pintu

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi (rakor) strategis bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) pagi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Baca Juga

1 minggu  lalu

BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Selama Libur Panjang

79 Azis Arriadh

Adapun fokus rapat hari ini membahas mengenai langkah-langkah konkret dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, pembenahan tata kelola ekspor, hingga debirokrasi perizinan investasi.

“Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian ESDM,” kata Dasco usai rapat.

“Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” tambah Dasco.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo Targetkan Transformasi Ekonomi Berlandaskan Pancasila

97 Dhanis Iswara

Sementara itu, di kesempatan yang sama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait implementasi tata kelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) yang dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dony mengatakan bahwa dari Juni sampai dengan 31 Desember, PT DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal. Hal ini juga sudah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ia pun memastikan bahwa seluruh pelaksanaannya akan berjalan secara transparan.

“Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dony.

“Dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati mencermati karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel,” tambahnya menegaskan.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa rapat tersebut juga sekaligus menandai momentum penting pemberlakuan regulasi baru terkait tata kelola ekspor.

“Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan dengan tanggal 1 Juni lalu, resmi diberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Pengelolaannya kini berada di bawah PT DSI,” ujar Prasetyo.

Melalui regulasi baru ini, pemerintah berharap seluruh komoditas sumber daya alam yang diekspor dapat dipantau secara ketat dan optimal oleh negara.

“Kami berharap seluruh sumber daya alam yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara,” pungkasnya.