Timwas Haji DPR Tekankan Jangan Ada Jemaah Tertinggal di Muzdalifah

TODAYNEWS.ID – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk menjamin kelancaran armada transportasi jemaah haji dari Muzdalifah menuju Mina.

Maman mengingatkan bahwa jalur perpindahan dari Muzdalifah ke Mina merupakan salah satu titik paling padat, rawan, dan krusial dalam rangkaian puncak haji (Armuzna).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dua Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel Saat Ikut Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

74 Afrizal Ilmi

“Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah berada di Arafah untuk mengikuti pelaksanaan wukuf. Namun yang juga sangat krusial adalah memastikan seluruh jemaah dari Muzdalifah dapat terangkut menuju Mina,” tegas Kiai Maman langsung dari Mekkah, Arab Saudi, Selasa (26/5/2026).

Ia menggarisbawahi bahwa Muzdalifah hanyalah lokasi transit terbuka untuk mabit (bermalam) dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Sebab itu, keterlambatan pengangkutan jemaah dinilai bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

Baca Juga

5 hari  lalu

Jelang Idul Adha, Barantin Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan Kurban

64 Dhanis Iswara

“Kepadatan jutaan manusia, serta sengatan cuaca panas Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti),” ujarnya.

Untuk itu, petugas di lapangan dituntut melakukan penyisiran secara menyeluruh demi memastikan tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal, baik di Arafah maupun di Muzdalifah.

“Khusus di Muzdalifah, pemerintah harus memastikan armada bus mampu mengangkut seluruh jemaah menuju Mina secara disiplin dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tegas Maman.

Guna meminimalisasi risiko kelelahan massal di Muzdalifah, Maman pun meminta koordinasi pelaksanaan skema murur, yakni pergerakan bus jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dan langsung menuju Mina, harus dieksekusi secara presisi.

Mekanisme ini menurutnya harus didukung dengan akurasi data jemaah lansia dan risti yang matang agar tidak menimbulkan kebingungan di jalur evakuasi.

“Petugas haji juga wajib memastikan jemaah yang masuk skema murur tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan optimal utamanya dari sisi kesehatan,” katanya.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan puncak haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual ibadah semata, melainkan dari kemampuan petugas dalam memastikan keselamatan dan keberadaan seluruh jemaah dalam setiap tahapan perjalanan.

Untuk itu, ia meminta petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan pendampingan intensif, khususnya kepada jemaah lanjut usia maupun jemaah yang membutuhkan bantuan khusus, agar tidak ada jemaah Indonesia yang tercecer dalam fase krusial ini.

“Armuzna adalah fase krusial di mana risiko kesehatan jamaah benar-benar diuji sehingga harus mendapatkan pelayanan spesial dari petugas,” pungkasnya.