Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti soal kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutamanya dalam hal penggunaan anggaran.
Menurut Fernando sejak lembaga tersebut dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengelola program andalan Presiden Prabowo, peran BGN justru tak pernah lepas dari sorotan publik.
“Sejak dari dibentuk sampai saat ini tidak pernah usai. Dari masalah pelaksanaan program MBG, pernyataan Ketua BGN Dadan Hindayana yang asal-asalan mengenai menu MBG, sampai masalah pengguna anggaran yang asal-asalan dan tidak tepat sasaran untuk kepentingan meningkatkan gizi para anak,” kata Fernando pada Kamis (23/4/2026).
Menurut Fernando penggunaan anggaran di tubuh BGN acap kali dinilai publik tidak tepat karena tidak memiliki kaitan dengan program MBG, salahsatunya yang menjadi polemik adalah program pengadaan motor listrik bagi kepala SPPG, pengadaan kaos kaki dan lain sebagainya.
Bahkan Fernando menilai, BGN hanya terkesan sedang menghambur-hamburkan uang negara dengan nilai proyek pengadaan yang fantastis.
“Penggunaan anggaran yang saat ini ramai diperbincangkan karena dianggap tidak tepat sasaran karena terkesan hanya menghambur-hamburkan tidak cukup hanya dengan jawaban oleh Dadan,” katanya.
“Pengadaan motor listrik yang mencapai Rp 1,2 triliun, sewa EO sebesar Rp 113 miliar, beli kaos kaki mencapai Rp 6,9 miliar, pengadaan semir dan sikat semir yang mencapai Rp1,5 miliar,” tambah Fernando.
Lebih lanjut, kata Fernando, masih banyak hal yang harus dijawab oleh BGN terkait penggunaan anggaran tersebut karena sebagian besar dananya bersumber dari dana pendidikan.
Meski begitu, Fernando menilai, jawaban saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik kepada BGN. Karena itu, Presiden Prabowo sarannya agar segera mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
“Seharusnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran tidak cukup dengan hanya jawaban, tetapi Presiden Prabowo Subianto harus mengambil tindakan dengan mencopot Dadan Hindayana dan kawan-kawan karena sudah gagal menjalankan amanah yang diberikan,” tegasnya.
“Saya berharap Presiden Prabowo lebih selektif menempatkan orang pada posisi strategis di kabinetnya, apalagi menyangkut program unggulannya,” demikian Fernando.