Luhut Lapor ke Prabowo: 80% Sistem GovTech Terkoneksi, Dibersihkan oleh AI

TODAYNEWS.ID – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai diterima oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Kemnaker Buka Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi bagi Peserta MagangHub Batch 2

74 Akbar Budi

Dalam pertemuan tersebut, Luhut melaporkan perkembangan signifikan GovTech Indonesia kepada Presiden, di mana sekitar 80 persen sistem saat ini telah saling terkoneksi.

Luhut mengungkapkan, sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah untuk pertama kalinya berhasil terintegrasi dalam satu sistem terpadu yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit,” ujar Luhut.

Baca Juga

5 hari  lalu

Rupiah Tembus Rp18.016 per Dolar AS, Pimpinan DPR Desak Kemenkeu dan BI Segera Intervensi

68 Dhanis Iswara

Menurutnya, GovTech akan menjadi pilar krusial dalam pemerintahan Presiden Prabowo guna memastikan akurasi data negara.

“Semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” tegasnya.

Menurut Luhut, melalui sistem tersebut, pemerintah berencana memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data yang valid akan digunakan untuk mendorong perluasan basis pajak secara bertahap, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.

Sistem GovTech ini nantinya akan langsung terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Langkah ini diharapkan mampu merangkul 64 juta pelaku UMKM di Indonesia masuk ke dalam sistem perpajakan formal (pajak 0,5 persen).

“Kalau itu terjadi, maka tax ratio kita yang saat ini berada di kisaran 9 persen bisa naik ke 12-13 persen secara bertahap (over time). Dari situ, penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sudah ada, seperti PeduliLindungi (SatuSehat), e-Katalog, dan Simbara, yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta muda Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu daerah yang dinilai sangat sukses menerapkan model ini adalah Kabupaten Banyuwangi.

“Nanti kalau 42 wilayah ini sukses, pada Oktober tahun ini akan roll out secara nasional. Seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia akan terhubung,” ungkapnya.

Lebih jauh, Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data.

Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.

“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tutup Luhut.