DPR Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Tak Bisa Dihindari

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di tengah tekanan geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, merupakan kondisi yang sulit dihindari dalam struktur ekonomi dan energi saat ini.

Menurut Asep, sebagai negara yang masih terhubung dengan pasar energi global, Indonesia tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar.

Baca Juga

4 hari  lalu

Harga Plastik Naik, Sektor UMKM Menjerit

73 Dhanis Iswara

Legislator Fraksi Partai NasDem itu pun mengungkapkan, bahwa dalam konteks tersebut langkah penyesuaian harga yang dilakukan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional.

“Namun demikian, perhatian utama harus diarahkan pada bagaimana dampak kenaikan tersebut dapat dikelola secara tepat agar tidak membebani masyarakat kecil dan sektor produktif secara berlebihan,” ujar Asep dalam keterangannya yang diterima, Senin (20/4/2026).

Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis, PT Pertamina (Persero) diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memperkuat perannya sebagai jangkar stabilitas energi nasional.

Baca Juga

4 hari  lalu

Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN, Komisi IX: Harusnya yang Diprioritaskan Program Strategis dan Mendesak

68 Dhanis Iswara

Ia menilai dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab ke publik menjadi sangat penting.

“Kenaikan BBM non-subsidi memiliki potensi efek berantai yang luas, antara lain terhadap biaya logistik, tarif transportasi, harga jasa, serta tekanan terhadap pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan,” katanya.

“Jika tidak diantisipasi secara tepat, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tekanan inflasi,” tambah Asep menegaskan.

Lebih lanjut, Asep optimis bahwa dengan memberlakukan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, maka dampak kenaikan BBM non subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat,” ujar Anggota DPR Dapil Jawa Barat V itu.

“Pemerintah melalui peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional pun menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” pungkas Asep.

Sebagai informasi, kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, mulai Sabtu (18/4/2026).

Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax dengan RON 92 masih tetap Rp12.300 per liter. Adapun harga BBM jenis Pertalite masih Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan dengan Pertamina Biosolar yang masih dipatok di harga Rp6.800 per liter.