Program MBG Berpotensi Jadi Skandal Nasional
Ilustrasi: Menu Makan Bergizi Gratis. (Istimewa) TODAYNEWS.ID – Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menyoroti hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hamdi mengatakan hasi kajian tersebut menunjukkan bahwa program berskala besar dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah itu kini menghadapi persoalan fundamental pada level desain kebijakan, bukan sekadar pada tataran implementasi teknis.
“Temuan-temuan yang diidentifikasi mengarah pada kesimpulan bahwa MBG sejak awal dibangun di atas kerangka kelembagaan yang belum matang, sehingga menciptakan kerentanan sistemik terhadap inefisiensi, konflik kepentingan, hingga potensi korupsi terstruktur,” kata Hamdi dalam keterangan yang diterima Sabtu (18/4/2026).
Dalam konteks ekonomi politik kebijakan publik, kata Hamdi, kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara ekspansi fiskal yang agresif dengan kapasitas institusional yang belum memadai, yang pada akhirnya menghasilkan ruang diskresi yang luas tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Salah satu persoalan utama terletak pada skema penyaluran anggaran melalui mekanisme bantuan pemerintah yang secara struktural memperpanjang rantai birokrasi dan distribusi dana.
“Skema ini tidak hanya meningkatkan biaya administrasi, tetapi juga membuka ruang terjadinya kebocoran fiskal (fiscal leakage), di mana sebagian anggaran terserap untuk biaya operasional, sewa, dan transaksi antar-perantara, alih-alih langsung dikonversi menjadi output utama berupa makanan bergizi bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara dalam perspektif efisiensi anggaran, FORSIBER memandang bahwa kondisi ini menimbulkan distorsi karena proporsi belanja yang sampai ke target akhir menjadi tidak optimal.
“Dengan demikian, program yang secara normatif bertujuan meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi mengalami degradasi fungsi menjadi instrumen distribusi anggaran antar-aktor yang terlibat di sepanjang rantai pelaksanaan,” imbuhnya.
Temuan lain yang tidak kalah penting kata Hamdi, adalah tingginya tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan, khususnya dominasi satu entitas pelaksana dalam mengendalikan proses penunjukan mitra, pengelolaan dapur, hingga distribusi layanan.
“Sentralisasi ini mengurangi peran pemerintah daerah sebagai aktor yang secara kontekstual lebih memahami kebutuhan lokal, sekaligus melemahkan mekanisme checks and balances,” ucapnya.
Menurutnya dalam kerangka tata kelola yang sehat, distribusi kewenangan yang proporsional menjadi prasyarat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
“Ketika kewenangan terpusat tanpa transparansi yang memadai, maka risiko terjadinya capture oleh kelompok tertentu meningkat, baik dalam bentuk oligarki vendor maupun relasi patronase yang memengaruhi proses pengadaan dan kemitraan,” tukasnya.
Potensi konflik kepentingan
Selain itu, KPK juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra penyedia layanan, khususnya pada level satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Ketiadaan standar operasional prosedur yang ketat dan transparan dalam proses seleksi mitra membuka kemungkinan terjadinya praktik penunjukan berbasis relasi, bukan kompetensi.
Dalam konteks ini, Hamdi menilai konflik kepentingan tidak hanya menjadi pelanggaran etika administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi korupsi yang bersifat terinstitusionalisasi.
“Mengingat nilai kontrak yang besar dan bersifat berulang, setiap distorsi dalam proses pemilihan mitra berpotensi menghasilkan rente ekonomi yang signifikan bagi pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan transparansi juga muncul dalam berbagai tahapan implementasi, mulai dari verifikasi lembaga pelaksana, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan.
Kualitas standar layanan dipertanyakan
Selain aspek tata kelola dan keuangan, KPK juga mengidentifikasi persoalan teknis yang berdampak langsung pada kualitas layanan, khususnya terkait standar higiene dan keamanan pangan.
Banyak dapur yang belum memenuhi standar kesehatan, sehingga memicu kejadian keracunan makanan di sejumlah lokasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola tidak hanya berimplikasi pada potensi kerugian negara, tetapi juga pada risiko keselamatan publik,” kata Hamdi.
Dalam praktik kebijakan publik, kondisi ini berbahaya karena memungkinkan program dengan anggaran besar terus berjalan tanpa mekanisme evaluasi berbasis bukti.
“Akibatnya, klaim keberhasilan cenderung bersifat naratif dan politis, bukan empiris dan terukur,” ucap Hamdi.
Risiko besar program MBG
Secara keseluruhan, temuan KPK mengindikasikan bahwa program MBG berada dalam kategori kebijakan berisiko tinggi (high-risk policy) dari perspektif tata kelola.
Risiko tersebut kata dia, tidak semata-mata berasal dari potensi penyimpangan individu, melainkan juga dari desain sistem yang membuka ruang bagi berbagai bentuk distorsi, mulai dari inefisiensi anggaran, konflik kepentingan, hingga korupsi struktural.
“Dalam konteks fiskal, besarnya alokasi anggaran berarti bahwa bahkan tingkat kebocoran yang relatif kecil sekalipun dapat menghasilkan kerugian negara dalam jumlah signifikan,” tuturnya.
Sedangkan dalam konteks sosial, kegagalan menjaga kualitas layanan berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengancam legitimasi program.
Sementara itu, dalam konteks politik, sebagai program unggulan pemerintah, setiap kegagalan tata kelola berpotensi berkembang menjadi krisis reputasi yang lebih luas.
“Dengan demikian, permasalahan utama MBG dapat diringkas sebagai ketidakseimbangan antara ambisi kebijakan yang besar dengan kesiapan institusional yang terbatas,” pungkasnya.
“Tanpa perbaikan mendasar pada aspek desain tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan, program ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan utamanya, tetapi juga menjadi sumber inefisiensi dan potensi penyimpangan dalam skala yang luas,” tutupnya.
Pos terkait
Berita Favorit
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
