MBG, Kopdes Hingga Sekolah Rakyat Potensi Jadi Alat Akumulasi Modal Politik Menuju Pemilu 2029

TODAYNEWS.ID – Kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan program-program pemerintah dengan anggaran fantastis mulai mencuat.

Sejumlah proyek strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Kopdes), hingga Sekolah Rakyat dinilai memiliki celah politik yang besar menjelang kontestasi Pemilu 2029.

Baca Juga

5 hari  lalu

Revisi UU Desain Industri Diharapkan Mampu Lindungi Produk UMKM dari Peniruan Asing

100 Dhanis Iswara

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa kekhawatiran masyarakat adalah hal yang wajar dan tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, program-program dengan dana super besar tersebut berpotensi menjadi instrumen untuk menimbun modal politik.

“Kekhawatiran akan program-program besar seperti Kopdes, MBG, dan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen akumulasi modal politik menuju Pemilu 2029 tentu saja tidak bisa diabaikan,” kata Efriza berbicara kepada Todaynews, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Desak Pemerintah Bongkar Dalang di Balik Kenaikan Harga Minyak Goreng

92 Dhanis Iswara

Efriza menjelaskan bahwa dalam praktik politik di Indonesia, proyek dengan anggaran jumbo selalu memiliki dua dampak kemungkinan.

Dalam sisi positif, program dengan anggaran jumbo dapat menjadi kebijakan populer yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kepuasan publik terhadap pemerintah secara murni.

Sementara pada sisi negatifnya, justru akan membuka ruang bagi penguatan patronase politik, mobilisasi kepentingan elektoral, hingga konsolidasi jaringan kekuasaan melalui distribusi anggaran, bantuan, dan penunjukan proyek di daerah-daerah.

Apalagi lanjut Efriza, jika implementasi dari program-program tersebut sangat terpusat pada figur penguasa atau elite tertentu, maka sangat mudah dipersepsikan oleh masyarakat sebagai program kepentingan politik yang memiliki dampak elektoral pada pemilu mendatang.

“Maka program sosial mudah dipersepsikan sebagai kepentingan politik, bahkan “hadiah politik” yang diharapkan efek elektoralnya bisa dirauk dalam kontestasi berikutnya,” tambah Efriza.

Kendati demikian, Efriza menekankan bahwa berubah atau tidaknya proyek-proyek tersebut menjadi alat penimbunan logistik politik akan sangat bergantung pada sistem pengawasan yang berjalan.

“Meski begitu, jika dianggap proyek-proyek itu dapat menjadi alat “penimbunan” modal politik seperti kepentingan logistik, ini akan sangat bergantung pada transparansi anggaran, mekanisme pengawasan dan evaluasi independensi birokrasi,” jelasnya.

“Bahkan, hingga kemampuan publik dan oposisi mengawasi agar program negara ini tidak berubah menjadi instrumen kampanye terselubung yang dilakukan jauh sebelum 2029,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah saat ini dapat mengambil pelajaran penting dari pengalaman masa lalu atau tepatnya pada momentum menjelang Pemilu 2024.

Efriza berharap dinamika politik yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak terulang kembali, di mana program negara kerap dikaitkan dengan kepentingan elektoral figur tertentu.

“Sebaiknya, Indonesia jangan sampai terulang lagi, perdebatan seperti pada Pemilu 2024, program Bansos dijadikan instrument kampanye terselubung dilakukan oleh mantan presiden Jokowi,” pungkasnya.