Ketergantungan Impor LPG Picu Kekhawatiran DPR, Legislator Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menyampaikan kekhawatirannya atas ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tengah ancaman krisis energi imbas meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), kata Imas, dari total konsumsi LPG nasional yang mencapai 8 juta ton per tahun, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Gerak Cepat Presiden Prabowo Respons Bencana di Sulut dan Maluku Utara: Perintah Langsung Evakuasi Warga!

72 Gungde Ariwangsa

“Artinya, 80 persen pasokan LPG Indonesia masih sangat bergantung pada pasar global,” kata Imas di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Imas menjelaskan bahwa struktur pasar yang didominasi impor membuat Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap gejolak geopolitik yang dapat memicu hambatan jalur distribusi laut atau lonjakan harga kontrak.

Jika gangguan pasokan global terjadi, lanjut Imas, dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil dalam bentuk kelangkaan maupun kenaikan harga eceran.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pimpinan Komisi II Dorong Penyelenggara Pemilu Giatkan Diskusi Publik Sebelum Pembahasan RUU Pemilu

87 Dhanis Iswara

“Ketergantungan impor LPG yang tinggi membuat posisi Indonesia sangat rentan. Jika terjadi gangguan pasokan global, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

“Tidak hanya kelangkaan, tetapi juga potensi lonjakan harga yang membebani rakyat kecil,” tambah legislator asal Jawa Barat itu.

Untuk itu, kata Imas, guna memitigasi risiko tersebut,diperlukan pengawasan yang distribusi yang ketat di lapangan oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan.

Langkah ini bertujuan untuk menutup ruang bagi praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh oknum agen maupun pangkalan yang mencoba memanfaatkan situasi konflik global untuk keuntungan pribadi.

“Langkah antisipasi jauh lebih penting daripada penanganan saat krisis sudah terjadi. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkas Imas.