Legislator Bilang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Satu-satunya Instrumen Penyelamatan dari Inflasi Medis

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyoroti adanya tekanan inflasi kesehatan di Indonesia yang melonjak drastis dan diproyeksikan mencapai 17,8 persen-17,9 persen pada 2026, jauh di atas inflasi umum.

Lonjakan ini dipicu tingginya ketergantungan impor obat dan alat kesehatan (alkes) yang menyebabkan harga obat dan alkes naik, biaya operasional Rumah Sakit (RS) yang naik, serta peningkatan klaim asuransi telah memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemerintah Mau Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India, Dasco: Tunda Dulu, Presiden Masih di Luar Negeri

50 Dhanis Iswara

Dalam tiga tahun terakhir, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024 dan mencapai Rp14 triliun pada 2025.

“Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta pelebaran selisih beban layanan dan pendapatan iuran,” kata Edy mengutip Sabtu (28/2/2026).

Situasi ini pun dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi XII Pastikan Kesiapan Pasokan Energi Selama Ramadan dan Idul Fitri

39 Dhanis Iswara

Sebab itu, Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Tetapi solusi yang diambil harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” ujar anggota DPR dapil Jawa Tengah III itu.

Edy mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir defisit pembiayaan JKN memang menunjukkan tren meningkat.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dijawab dengan menaikkan iuran tanpa evaluasi menyeluruh.

“Kita tidak boleh melihat kenaikan iuran sebagai satu-satunya instrumen penyelamatan. Harus ada keterbukaan data dan analisis aktuaria yang bisa diuji secara publik agar kebijakan ini legitimate dan rasional,” pungkasnya.

Lebih jauh, Edy menilai bahwa akar persoalan pembiayaan JKN juga terletak pada tata kelola dan pengendalian biaya layanan kesehatan. Dia mendorong penguatan negosiasi harga obat dan alkes serta perbaikan sistem klaim agar lebih efisien dan akuntabel.

“Kenaikan iuran tanpa reformasi tata kelola hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Yang kita butuhkan adalah pembenahan sistemik agar JKN berkelanjutan secara adil,” tandasnya.