LSM Pemuda dan Mahasiswa Geruduk Lembur Pakuan, Tuntut Transparansi Proyek di Dinas Bina Marga dan Disdik Jabar

TODAYNEWS.ID – Gelombang kemarahan publik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menemukan momentumnya.

LSM Pemuda dan Mahasiswa pada Kamis, (19/2/2026), menggeruduk kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan Subang.

Baca Juga

4 hari  lalu

Banjir Landa Wilayah Kabupaten Bima, 180 KK Terdampak

78 Akbar Budi

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, ini adalah ledakan akumulasi kekecewaan yang disebut tak pernah mendapat jawaban.

Dalam aksi tersebut, masa dari LSM Pemuda dan mahasiswa sempat mendapat penghadangan dan penolakan dari sekelompok orang yang diduga simpatisan KDM.

Situasi di Lembur Pakuan pun memanas, aparat keamanan berjaga setelah sejumlah warga sekitar turun menghadang aksi unjuk rasa tersebut.

Baca Juga

4 hari  lalu

Dihadiri Ratusan Ribu Jamaah, Haul Habib Hasan bin Ja’far Assegaf Digelar Meriah

245 Azis Arriadh

Koordinator aksi, Andri Hidayat menyebut penghadangan tersebut sebagai bentuk “perlawanan nyata” terhadap suara kritik.

Andri Hidayat bahkan menuding adanya keterlibatan pejabat Provinsi Jawa Barat yang diboyong dari Purwakarta, termasuk pejabat di Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Tuduhan itu tentu serius, jika benar, maka ini bukan sekadar soal aksi dan reaksi, melainkan tentang penggunaan kekuasaan untuk membendung kritik,”katanya.

Selain itu, LSM Pemuda dan Mahasiswa juga menyoroti dugaan kegagalan konstruksi sejumlah proyek jalan provinsi yang baru selesai, namun sudah rusak.

“Umur layanan jalan jauh dari rencana. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengindikasikan cacat konstruksi,” tegas Andri Hidayat.

Tak berhenti di situ, isu yang lebih sensitif ikut mencuat, dugaan adanya orang dekat KDM yang disebut menjadi broker atau “mafia proyek” di sejumlah dinas, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga.

“Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa aksi-aksi sebelumnya di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, hingga di Gedung Sate tak pernah mendapat respons memadai?,”tanyanya.

“Jika kanal resmi tak berfungsi, wajar bila LSM Pemuda dan Mahasiswa mencari cara lain untuk didengar, aksi di Lembur Pakuan disebut sebagai langkah terakhir setelah pintu-pintu birokrasi dianggap tertutup rapat,”imbuhnya.

Ironisnya kata dia, di tengah citra kepemimpinan KDM yang kerap menampilkan narasi keterbukaan dan kedekatan dengan rakyat, justru muncul kesan alergi terhadap kritik yang menyentuh persoalan anggaran dan proyek.

Menurutnya, keterbukaan tidak cukup dibuktikan lewat konten media sosial atau retorika pengawasan, keterbukaan harus diuji ketika kritik datang, data dituntut transparan, dan audit independen diminta dilakukan.

“Jika tudingan soal cacat konstruksi dan dugaan permainan proyek dibiarkan menggantung tanpa klarifikasi terbuka dan investigasi menyeluruh, maka krisis kepercayaan publik hanya akan membesar,”ujarnya.

Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa sekadar menenangkan situasi dengan pengamanan dan penghadangan massa, substansi persoalan harus dijawab.

“Kini publik menunggu, apakah akan ada audit independen, evaluasi komprehensif terhadap Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan, serta penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran?,”tegasnya.

“Diam bukan solusi menghindar bukan jawaban, jika benar tak ada yang disembunyikan, maka transparansi adalah jalan satu-satunya untuk mematahkan tudingan, jika tidak, maka bara kritik di Lembur Pakuan hanya tinggal menunggu waktu untuk menyala lebih besar,”sambungnya.

Saat berita ini ditayangkan, Gubernur Jawa Barat, dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapannya atas aksi demo LSM Pemuda dan Mahasiswa. ***