Kejagung Bersih-bersih Kajari, Komisi III Tegaskan Tak Boleh Ada Jaksa Melanggar Hukum

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendukung langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjemput paksa tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) terkait penegakan disiplin dan hukum di internal institusi kejaksaan.

Menurutnya program bersih-bersih yang dilakukan Kejagung di internal kejaksaan merupakan langkah positif untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi II DPR Gelar Fit And Proper Test Terhadap 18 Calon Anggota Ombudsman RI, Ini Daftar Nama Lengkapnya

98 Dhanis Iswara

“Komisi III mendukung penuh program bersih-bersih di internal kejaksaan. Karena oknum jaksa yang melakukan pelanggaran jelas akan mencoreng nama baik institusi kejaksaan secara keseluruhan,” pungkas Hasbi sapaan akrabnya, Selasa (27/1/2026).

Adapun tiga Kajari yang dijemput paksa, yakni Kajari Magetan Dezi Septiapermana, Kajari Sampang Fadilah Helmi, serta Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga.

Ia menilai langkah Kejagung tersebut merupakan bentuk komitmen serius dalam melakukan pembenahan dan penegakan hukum di internal kejaksaan. Menurutnya, ketegasan perlu dilakukan agar marwah dan integritas institusi tetap terjaga.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Paparkan Strategi Pendidikan Indonesia di Hadapan Akademisi Inggris

105 Dhanis Iswara

“Kami mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum internal terhadap jaksa-jaksa yang bermasalah. Kejagung memang harus tegas kepada jaksa yang melakukan pelanggaran,” ujar Hasbi.

Komisi III lanjut Hasbi, juga meminta masyarakat untuk bisa membantu Kejagung, dengan melaporkan jika terdapat oknum-oknum jaksa yang nakal.

Lebih lanjut, legislator PKB itu menegaskan, apabila para jaksa tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh aparat penegak hukum.

“Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, Kejagung harus memberikan sanksi yang tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.