Komisi V Desak Kementerian PKP Percepat Penanganan Rumah Korban Bencana Sumatera

TODAYNEWS.ID – Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penanganan rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera.

Desakan ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/25).

Baca Juga

4 hari  lalu

Lebih dari 1000 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera, Komisi X: Kondisi Guru dan Siswa Harus Jadi Prioritas

13 Dhanis Iswara

Komisi V DPR RI menyatakan bahwa percepatan penanganan dampak bencana, khususnya kerusakan rumah, adalah prioritas.

Selain itu, Komisi V juga mendukung penuh upaya Kementerian PKP dalam melakukan penyesuaian regulasi terkait daerah atau lokasi yang terdampak bencana.

Anggota Komisi V DPR, Zigo Rolanda menyoroti parahnya dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Baca Juga

6 hari  lalu

Pejabat K/L Kerap Berbuat Korup, Prabowo: Awasi Anak Buahmu

13 Dhanis Iswara

“Saya berharap Kementerian PKP mengelilingi daerah terdampak. Rata-rata korban, selain air bersih, mereka mintanya rumah, Pak,” kata Zigo.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima dari pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi, data kerusakan rumah akibat banjir cukup signifikan.

Total rumah yang terdampak banjir mencapai 37.406 unit, dengan rincian: Rumah hanyut 428 unit, Rusak berat: 1.301 unit, Rusak sedang: 1.429 unit dan Rusak ringan: 1.302 unit.

Meskipun APBN 2025 telah ditetapkan, Zigo berharap Kementerian PKP dapat bergerak cepat memanfaatkan skema lain yang memungkinkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat yang hanyut atau rusak terdampak banjir.

Komisi V juga secara khusus mengusulkan agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pernah diberikan dapat kembali diusulkan, dan data penerima sebelumnya dapat dievaluasi kembali untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pada kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI juga meminta Menteri dan jajaran Kementerian PKP untuk mengevaluasi syarat-syarat prosedural pembangunan perumahan. Hal ini disampaikan terkait target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Di Sumbar banyak perumahan dibangun berpotensi rawan bencana. Jangan sampai tidak sesuai target,” tegas Zigo.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya evaluasi agar rumah-rumah yang dibangun tidak berada di lokasi rawan bencana dan target pemenuhan kebutuhan rumah dapat tercapai.