Banggar DPR Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Pemda Terkait Pemotongan Dana TKD
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespons munculnya sejumlah protes dari kepala daerah atas pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah, mengatakan bahwa keluhan dari pemerintah daerah (pemda) sangat wajar.
Ia pun meminta pemerintah pusat untuk menyikapi protes tersebut dengan bijak dan membuka ruang dialog dengan pemda.
“Situasi ini memicu aspirasi dari pemda agar alokasi TKD tidak dipotong. Tentu saja aspirasi seperti ini wajar dan seirama dengan semangat Kemendagri serta Kemenkeu untuk menanggapinya secara bijak dan dialogis,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).
Said mengungkapkan, alokasi TKD dalam APBN 2026 sebenarnya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp919,9 triliun pada 2025, turun menjadi Rp848,5 triliun karena efisiensi anggaran.
“Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan TKD sebesar Rp649,9 triliun, lalu Banggar DPR menambahkannya menjadi Rp692,9 triliun setelah pembahasan. Jadi, memang ada koreksi positif sebesar Rp43 triliun dari usulan awal,” kata Said.
Menurutnya pengurangan alokasi TKD tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tak menimbulkan salah paham pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, bahwa penurunan TKD tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah.
“Tidak perlu saling menyalahkan, karena itu justru kontraproduktif. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menjaga transparansi serta memperkuat koordinasi,” tegasnya.
13 Total CountPos terkait
Berita Favorit
