Sistem Pelayaran Dinilai Rapuh, Komisi V DPR Bakal Panggil Kemenhub

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyesalkan maraknya insiden kecelakaan kapal penumpang yang melanda perairan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu disampaikan Huda menyusul insiden tragis terbaru meliputi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep yang mengangkut 271 orang (5 tewas, 41 masih hilang), serta tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2026 (4 tewas, 14 hilang).

Baca Juga

5 hari  lalu

Hormati Putusan Internal DKPP, Tio Aliansyah Buka Suara soal Penggunaan Helikopter Saat Tugas di Cianjur

140 Dhanis Iswara

Huda menilai, terus berulangnya musibah seperti yang merenggut korban jiwa serta puluhan orang lainnya hilang menjadi sinyal kuat betapa rapuhnya sistem keselamatan pelayaran nasional.

“Kami menilai terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir sebagai indikator rapuhnya manajamen keselamatan pelayaran di Indonesia. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat pelayaran tinggi,” kata Huda, pada Selasa (4/8/2026).

Huda mengatakan tingginya korban tewas dan hilang merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi. Menurutnya negara harus menjamin keselamatan nyawa warga yang menggunakan moda transportasi laut.

Baca Juga

9 jam  lalu

Bawaslu Usung ‘Demokrasi Ramah Lingkungan’, Herwyn: Perubahan Dimulai dari Kesadaran

59 Dhanis Iswara

“Banyaknya korban yang tewas dan hilang dalam waktu berdekatan ini menunjukkan ada masalah fundamental dalam manajemen keselamatan pelayaran kita,” tegasnya.

Untuk itu, politikus PKB ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan audit keselamatan secara menyeluruh dan independen terhadap seluruh armada kapal penumpang serta operator pelayaran yang beroperasi di Indonesia.

Audit tersebut mencakup kelaikan kapal, kesiapan alat pemadam kebakaran, kepatuhan prosedur evakuasi, hingga verifikasi validitas manifest penumpang.

“Kasus KLM Nurul Salsa misalnya ada ketidaksesuaian jumlah penumpang di manifest yang hanya 45 orang sedangkan fakta lapangan lebih dari 70 orang. Kami meyakini modus seperti ini banyak terjadi dan sangat berbahaya,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencontoh praktik manajemen keselamatan pelayaran dari negara-negara maju berbasis kepulauan, seperti Jepang (Japan Coast Guard) dan Selandia Baru (Maritime New Zealand).

Menurutnya di negara-negara berbasis kepulauan tersebut menerapkan tiga pilar utama untuk menekan kecelakaan laut.

“Pertama tidak ada kapal yang diizinkan berlayar tanpa sistem e-ticketing terintegrasi data kependudukan. Kedua audit kelaikan pelayaran dilakukan tanpa toleransi, dan peta risiko pelayaran berbasis cuaca dan navigasi digital yang terintegrasi antar instansi,” ujarnya.

Untuk itu, Huda mengatakan bahwa Komisi V DPR berencana memanggil Kemenhub dan pihak terkait guna meminta evaluasi total atas rentetan musibah pelayaran ini. Menurutnya perlu ada kepastian jaminan perlindungan keselamatan masyarakat dalam sistem pelayaran nasional.

“Langkah ini juga menjadi upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut nasional,” pungkasnya.