Anggaran MBG Tembus Rp134,2 Triliun, Kemenkeu Soroti Reformasi BGN

TODAYNEWS.ID — Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp134,2 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kementerian Keuangan menilai penyaluran program tersebut semakin tepat sasaran setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan reformasi tata kelola.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu mendukung pembenahan yang dilakukan BGN. Koordinasi antara Kemenkeu dan Kepala BGN juga terus dilakukan untuk menyelaraskan mekanisme anggaran dengan pelaksanaan program.

Baca Juga

4 hari  lalu

Catat Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027

372 Akbar Budi

“Track record realisasi anggaran bisa diliat dari Januari-Agustus dan kita liat program MBG ini semakin tepat sasaran didukung reformasi BGN yang secara gencar diumumkan beberapa waktu terakhir,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Suahasil mengatakan reformasi BGN menjadi bagian penting dalam memperbaiki ketepatan sasaran program MBG. Kemenkeu juga melakukan koordinasi dengan BGN karena pembenahan tersebut berkaitan dengan mekanisme anggaran.

Salah satu pembenahan dilakukan melalui pengetatan standar operasional dalam pengelolaan makanan. BGN mewajibkan penerapan standar laik higiene sanitasi dalam seluruh proses pengelolaan makanan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Masuki Hari-9, Basarnas Kerahkan 22 Kapal dan 570 Personel Cari Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

93 Dhanis

BGN juga melakukan evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang tidak memenuhi kualifikasi dapat ditutup sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program.

Penataan juga dilakukan terhadap distribusi MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi salah satu sasaran penataan tersebut.

Dalam distribusi tersebut, BGN memfokuskan sasaran pada kelompok 3B. Kelompok itu mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta para santri.

Reformasi lainnya menyangkut kewenangan dalam menentukan target penerima manfaat. Penetapan target yang sebelumnya dilakukan pada skala SPPG dialihkan kepada BGN pusat.

Pengalihan kewenangan tersebut ditujukan untuk membuat distribusi MBG lebih optimal dan terintegrasi. Suahasil menilai perubahan itu dapat mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Jadi penataan ini dan reform, sangat baik membuat jadi lebih tepat sasaran, termasuk target oleh BGN ada reform penentuan penerima manfaat dialihkan dari SPPG ke BGN agar distribusi MBG lebih optimal,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, pembenahan tersebut diharapkan memastikan anggaran MBG digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemenkeu pun menyambut baik reformasi BGN dalam penataan program prioritas tersebut.

“Jadi kita sambut baik reform di BGN sehingga bisa lakukan lebih tepat sasaran, jadi uang yang dipakai untuk MBG betul-betul bisa kena ke yang membutuhkan,” pungkas Suahasil.