Sebut Pajak Berlapis Hambat Investasi dan Kreativitas Perfilman Nasional, DPR Komitmen Benahi Regulasi

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menilai bahwa industri film di tanah air tidak lagi sekadar produk budaya, melainkan instrumen strategis dalam diplomasi budaya, promosi pariwisata, penguatan UMKM kreatif, serta penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) Komisi VII DPR ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) pada, 5–7 Juni 2026.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Sebut Pelaksanaan Haji Tahun Ini Alami Lompatan Transformasi

56 Dhanis Iswara

Chusnunia mengatakan, dari hasil diskusi pada kunker kali ini terungkap bahwa terdapat banyak tantangan dalam memajukan industri perfilman nasional.

“Kami berdiskusi menyerap aspirasi para pelaku perfilman soal regulasi, multiple taxes alias pajak di banyak meja yang menghambat perkembangan industri film di Indonesia,” kata Nunik sapaan Chusnunia dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah persoalan mulai dari beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang dinilai mencekik pelaku industri sejak tahap produksi hingga skema pajak yang berlapis dari produksi hingga distribusi .

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Tekankan Revisi UU HAM Harus Utamakan Kepentingan Warga Negara

94 Dhanis Iswara

“Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini tentu menjadi persoalan bagi kreativitas dan investasi,” tegasnya.

Karenanya Nunik mengatakan bahwa nantinya dalam Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan untuk berdialog dan menyerap berbagai aspirasi yang ada.

“Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan kreativitas film nasional,” jelasnya.

Nunik juga menilai perlu adanya keberpihakan kebijakan dalam mengintegrasikan film sebagai instrumen promosi budaya dan pariwisata nasional.

“Kalau kita lihat praktik global, film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.

Untuk itu, Komisi VII DPR berharap kedepan lewat berbagai pembenahan di sektor perfilman nasional akan meningkatkan keterlibatan sineas muda, komunitas film, dan UMKM kreatif dalam ekosistem perfilman nasional.

“Kami juga terus mendorong sinergi multipihak yang berkelanjutan agar festival-festival film seperti JAFF ini menjadi motor penggerak kreativitas, distribusi, dan daya saing perfilman Indonesia di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.