RUU Ketenagakerjaan Dikebut, DPR Targetkan Selesai Bulan Depan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan terus dikebut oleh Parlemen agar regulasi baru tersebut dapat dirampungkan pada bulan Oktober 2026.

Dasco mengatakan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah substansi yang belum menemui titik temu kesepakatan terhadap sejumlah perbedaan pandangan antara unsur pekerja dan pengusaha.

Baca Juga

18 jam  lalu

Demokrat Dukung Usulan Pemisahan Jadwal Pileg dan Pilpres

57 Dhanis

“Insyaallah Oktober rampung karena sebenarnya yang berbeda atau perbedaan pendapat antara buruh dengan, dalam hal ini organisasinya ya, ada federasi-federasi dan kemudian Apindo

(Asosiasi Pengusaha Indonesia) misalnya, itu tinggal sedikit yang belum mencapai titik temu,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Dasco, DPR akan berperan sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha yang masih berbeda. DPR juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan substansi yang belum disepakati.

Baca Juga

1 hari  lalu

KAI Komersialkan Kereta Nusantara Explorer Mulai 28 September

303 Azis Arriadh

“Diharapkan titik temu itu akan dimediasi oleh DPR dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga kita harapkan Oktober Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dapat kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini dilakukan di Komisi IX DPR RI setelah sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR.

Pembentukan regulasi itu juga merupakan bagian dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin juga mengatakan bahwa target waktu pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi regulasi baru dapat selesai sebelum masa reses DPR pada 8 Oktober mendatang.

“Insyaallah tanggal 8 Oktober, atau sebelum reses, insyaallah sudah kita sahkan jadi Undang-Undang,” kata Zainul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9) lalu.

Dengan target penyelesaian pada Oktober, DPR masih harus mempertemukan sejumlah kepentingan pekerja dan dunia usaha sebelum pembahasan RUU tersebut memasuki tahapan berikutnya.