Pramono: Realisasi PAD Jakarta 2025 Tembus Rp51,22 Triliun

TODAYNEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp51,22 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp43,98 triliun.

“PAD terealisasi sebesar Rp51,22 triliun atau 94,50 persen dari target Rp54,20 triliun,” kata Pramono saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Senin.

Pramono menjelaskan, realisasi PAD tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp43,98 triliun, retribusi daerah Rp1,53 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp746,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,97 triliun.

Menurut dia, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Ia memaparkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai Rp84,45 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp80,03 triliun atau setara 94,76 persen dari target yang ditetapkan.

Selain PAD yang mencapai Rp51,22 triliun, pendapatan dari transfer juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi Rp28,74 triliun atau 95,52 persen dari target Rp30,08 triliun.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp73,4 miliar atau 42,52 persen dari target Rp172,6 miliar.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa belanja daerah pada 2025 ditetapkan sebesar Rp85,98 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai Rp76,10 triliun atau 88,51 persen.

“Belanja operasi terealisasi Rp62,57 triliun atau 92,83 persen dari anggaran Rp67,40 triliun, sedangkan belanja modal terealisasi Rp13,15 triliun atau 86,22 persen dari anggaran Rp15,25 triliun,” ujar Pramono.

Belanja daerah tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur kota yang terealisasi sebesar Rp18,02 triliun atau 88,39 persen.

Program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi mencatat realisasi Rp1,03 triliun atau 89,33 persen. Selain itu, program peningkatan kesejahteraan masyarakat terealisasi Rp17,06 triliun atau 96,17 persen.

Adapun program prioritas tata kelola pemerintahan yang adaptif terealisasi sebesar Rp2,98 triliun atau 91,13 persen.

Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp7,33 triliun. Angka tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,43 triliun.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5,44 triliun yang antara lain digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta.

“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disampaikan, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp5,82 triliun,” ungkap Pramono.

Ia berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas bersama DPRD DKI Jakarta hingga memperoleh persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.