PGK Banten: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan Antar Generasi

TODAYNEWS.ID – Pemerataan pendidikan dan pemberdayaan generasi muda dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, program Sekolah Rakyat perlu dikawal agar benar-benar membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki masa depan mereka.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (22/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus membahas efektivitas program prioritas pemerintah.

Baca Juga

3 hari  lalu

Lokasi SIM Keliling Tangsel, 20 Oktober 2026

69 Akbar Budi

Ketua DPW PGK Banten Muhamad Syamsul Hidayat mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian program maupun angka statistik. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

“Sekolah Rakyat ini didirikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin diberikan fasilitas pendidikan secara penuh oleh negara agar ke depan memiliki masa depan yang lebih baik dan mampu mengubah kondisi ekonomi keluarganya,” kata Syamsul saat membuka diskusi.

Menurutnya, akses pendidikan yang memadai dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk keluar dari keterbatasan ekonomi keluarga. Namun, upaya tersebut perlu disertai kebijakan yang memastikan anak-anak memiliki keterampilan dan kesempatan untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Jangan Terjebak Angka Kemiskinan

Baca Juga

6 hari  lalu

Bandara Palu Sebut Kabut Asap Sebabkan Sejumlah Penerbangan Batal

298 Azis Arriadh

Syamsul menilai, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo harus melihat lebih jauh dari sekadar tren penurunan angka kemiskinan yang tercatat dalam statistik.

Ia menekankan pentingnya mengukur perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup dan peluang generasi muda memperoleh pekerjaan yang layak.

“Kita tentu tidak berhenti pada angka kuantitatif penurunan kemiskinan. Jauh lebih dalam, kita harus melihat bagaimana kehidupan, terutama anak-anak muda, agar benar-benar bisa keluar dari jurang kemiskinan,” tuturnya.

Menurut Syamsul, persoalan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah perlu memperluas akses ekonomi, menyediakan pelatihan keterampilan, serta menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Dengan pendekatan tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Program Pemerintah Perlu Dikawal

Dalam diskusi tersebut, Syamsul juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta agenda swasembada pangan dan energi.

Ia menilai, pelaksanaan program-program tersebut perlu mendapat pengawasan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan tepat sasaran, terutama oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Syamsul mengatakan, dua tahun pemerintahan Prabowo berlangsung di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Kondisi tersebut membuat evaluasi kebijakan menjadi penting untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan pembenahan.

“Presiden kita memimpin dalam kondisi global yang sangat dinamis. Kemudian kondisi dalam negeri juga masih memerlukan banyak perbaikan. Oleh karena itu, momentum dua tahun pemerintahan ini perlu menjadi bahan refleksi bersama,” ujarnya.

Pemuda Didorong Aktif Mengawasi Kebijakan

Diskusi tersebut turut melibatkan perwakilan organisasi kepemudaan, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

PGK Banten berharap keterlibatan mahasiswa dan pemuda dapat memperkuat partisipasi publik dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Kritik dan masukan dari kalangan muda dinilai penting untuk mendorong perbaikan program pembangunan.

Syamsul mengajak peserta memanfaatkan forum diskusi untuk membahas berbagai persoalan nasional dan merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

“Melalui diskusi hari ini, teman-teman bisa menanyakan berbagai fenomena yang terjadi di republik ini. Harapannya, kita bisa menemukan solusi dan rekomendasi agar negara kita ke depan menjadi lebih baik. Kita kawal perbaikan-perbaikan tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.