Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Penguatan Pendidikan dan Ekraf Dinilai Jadi Solusi Atasi Pengangguran di Usia Muda

TODAYNEWS.ID – Perbaikan fasilitas sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah tantangan pengangguran usia muda.

Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh pemerataan akses dan kemampuan lulusan menjawab kebutuhan dunia kerja.

Baca Juga

16 jam  lalu

Masih Ada Kesempatan! Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 Diperpanjang Hingga 25 Oktober

7 Dhanis

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menakar Realisasi Ekonomi Kreatif, Solusi Pengangguran Usia Muda di Jawa Barat” yang diselenggarakan Langkah Foundation di Haja Space, Jalan Cijawura 1, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).

Pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan, Muflih Dzakwan, menilai sejumlah program pendidikan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai membuka peluang perbaikan bagi tenaga pendidik dan satuan pendidikan.

Meski demikian, pelaksanaannya perlu terus dibenahi agar manfaatnya menjangkau sekolah dengan kondisi dan keterbatasan yang berbeda.

Baca Juga

16 jam  lalu

Masih Ada Kesempatan! Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 Diperpanjang Hingga 25 Oktober

7 Dhanis

Salah satu program yang mendapat perhatian Muflih adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dia mencontohkan seorang guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan akhirnya memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut.

“Ketika pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo punya semangat untuk menyejahterakan guru. Guru tersebut alhamdulillah terpanggil PPG,” ujar Muflih.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pembelajaran. Guru yang memperoleh dukungan dan kesempatan pengembangan profesi diharapkan mampu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa.

Selain itu, Muflih mengapresiasi program revitalisasi sekolah yang dinilainya memberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana pendidikan. Sekolah yang dikelolanya telah mengajukan program tersebut pada 2025 dan memperoleh kesempatan pada 2026.

Meski pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, dia melihat adanya peluang bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah,” katanya.

Muflih berharap perbaikan tersebut tidak hanya dirasakan sekolah yang relatif mudah dijangkau, tetapi juga satuan pendidikan di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan sarana.

Menurutnya, pemetaan kondisi sekolah secara menyeluruh diperlukan agar penentuan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kondisi sekolah di perkotaan, kata dia, tidak bisa disamakan dengan sekolah di wilayah terpencil.

“Harapan terbesar saya adalah pemerintah bisa melakukan pemetaan terkait sekolah. Tidak semua sekolah itu bisnis. Banyak sekolah di pelosok yang memang niatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.

Pendidikan Perlu Menjadi Jalan Keluar Pengangguran

Di luar persoalan fasilitas, Muflih menilai tantangan berikutnya adalah memastikan pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu diikuti dengan pengembangan keterampilan yang dapat digunakan generasi muda untuk memasuki pasar kerja maupun membangun usaha.

Kemampuan akademik saja dinilai belum cukup. Anak muda juga perlu menguasai keterampilan praktis, literasi digital, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan industri.

Dalam konteks tersebut, ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi untuk membuka kesempatan kerja baru. Namun, potensi itu membutuhkan dukungan yang lebih konkret melalui pelatihan, pendampingan usaha, perluasan jejaring bisnis, dan penyediaan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan gagasan.

Muflih mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pelaku industri memperkuat kolaborasi agar kompetensi yang dibangun melalui pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan tidak berhenti pada peningkatan fasilitas dan capaian akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja serta lahirnya wirausaha muda.

Mahasiswa Ingatkan Pemerintah soal Dampak Kebijakan

Perspektif kritis terhadap pelaksanaan agenda pemerintah turut disampaikan Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Wahyu Pratama. Dia menilai mahasiswa dan generasi muda perlu mengambil peran dalam mengawasi kebijakan sekaligus menawarkan gagasan perbaikan.

Menurut Wahyu, apresiasi terhadap program pemerintah harus tetap disertai evaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Tugas teman-teman mahasiswa, anak muda, memang mengingatkan. Harapannya, dari diskusi ini bisa lahir perbaikan dan ide-ide konstruktif supaya ke depan seluruh kebijakan, termasuk agenda pemerintahan, bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Wahyu.

Dia juga menyoroti agenda swasembada pangan yang perlu dijalankan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Wahyu mengingatkan bahwa kebutuhan daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja, harus tetap memperoleh perhatian dalam penentuan prioritas anggaran.

Hal serupa berlaku bagi pelaksanaan proyek strategis nasional di Jawa Barat dan Bandung Raya. Menurutnya, pembangunan perlu memperhitungkan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek.

Koordinasi Program dan Birokrasi Perlu Dibenahi

Sementara itu, Muflih menilai efektivitas program pemerintah turut ditentukan oleh kualitas koordinasi antarlembaga dan kesederhanaan proses administrasi. Birokrasi yang lebih mudah diakses dinilai dapat membantu sekolah dan masyarakat memperoleh manfaat program secara lebih optimal.

Dia secara khusus menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pendidikan. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan penerima manfaat di lapangan.

Menurutnya, kebijakan yang dirancang secara umum perlu disertai pemetaan kebutuhan yang akurat. Tanpa data yang memadai, program berisiko tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi setiap satuan pendidikan.

Untuk itu, Muflih berharap, dalam tiga tahun mendatang, pemerataan dukungan terhadap sekolah semakin baik. Penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi, dan ketepatan sasaran bantuan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Diskusi Langkah Foundation tersebut menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga dengan kemampuan kebijakan menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Penguatan pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja bagi anak muda dinilai perlu berjalan beriringan.

Dengan pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi, serta dukungan ekosistem usaha yang memadai, pembangunan sumber daya manusia diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda di Jawa Barat.