Prabowo Ancam Cabut Konsesi SDA yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan konsesi sumber daya alam (SDA) yang dinilai belum optimal. Pemerintah diminta mengevaluasi pemegang izin yang tidak menunjukkan aktivitas nyata, termasuk mencabut konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun.

Langkah tersebut, menurut Prabowo, diperlukan agar kekayaan alam Indonesia tidak berhenti sebagai potensi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan konsesi dengan mempertimbangkan kemampuan pihak penerima untuk mengelolanya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo-Gibran Tembus 65,4 Persen, Ini Faktor Pendorongnya

31 Akbar Budi

“Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi,” kata Prabowo dalam sambutannya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menegaskan, pemberian konsesi harus disertai pertimbangan matang mengenai kapasitas pengelolanya. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyat sehingga setiap kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan publik.

“Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujarnya.

Minta Menteri ESDM Bertindak Tegas

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Tekankan Ketahanan Nasional dan Persatuan di Tengah Gejolak Global

23 Dhanis

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Presiden menekankan, izin yang telah diberikan tidak semestinya dibiarkan tanpa kegiatan selama bertahun-tahun. Karena itu, konsesi yang tidak dikerjakan lebih dari dua tahun harus dicabut.

Prabowo mengakui Indonesia memiliki tradisi menghormati orang lain serta bersikap ramah kepada tamu. Namun, sikap tersebut, menurut dia, tidak boleh membuat pemerintah bersikap terlalu lunak dalam menegakkan aturan dan menjaga kepentingan nasional.

“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.

Kekayaan Alam Harus Dirasakan Rakyat

Prabowo menegaskan, penertiban konsesi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan kekayaan nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara tepat agar hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Prabowo.

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan yang menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.