Penyebutan Nama Jokowi oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Dinilai Sebagai Sinyal Politik

TODAYNEWS.ID – Penyebutan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna dinilai perlu dilihat dari perspektif kesinambungan pemerintahan, bukan semata-mata sebagai sinyal kedekatan atau perubahan hubungan politik di antara keduanya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan bahwa dinamika hubungan antar elite politik tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan dalam satu forum.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Kesehatan Anak dan Keberlanjutan Pendidikan Dijamin saat Karhutla

138 Dhanis

Menurutnya penilaian yang lebih utuh perlu mempertimbangkan pola komunikasi, arah kebijakan, serta keputusan strategis yang diambil pemerintah.

Untuk diketahui, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) kemarin, Prabowo menyinggung kesinambungan garis politik dengan pemerintahan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, ia mengibaratkan Kabinet Merah Putih seperti tim sepak bola yang masih menjalani babak pertama. Prabowo juga meminta para pejabat yang merasa berada di bangku cadangan agar tidak gelisah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Potongan Ojol 8 Persen

43 Akbar Budi

Menurut Arifki, perumpamaan tersebut dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa setiap anggota pemerintahan memiliki peran yang berbeda sesuai kebutuhan dan strategi yang ditetapkan pemimpin.

“Dalam sepak bola, pemain hebat pun bisa duduk di bangku cadangan. Bukan berarti kualitasnya hilang, tetapi strategi tim menentukan kapan ia dibutuhkan. Dalam politik, posisi hari ini juga tidak otomatis menentukan peran seseorang pada masa mendatang,” kata Arifki dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, pesan tersebut relevan untuk memahami cara kerja pemerintahan yang melibatkan beragam aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan peran politik berbeda.

Perbedaan posisi tidak serta-merta menunjukkan adanya konflik, sebagaimana kedekatan personal maupun politik tidak selalu menjamin kesamaan pandangan dalam setiap persoalan.

Arifki mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi hanya berdasarkan penyebutan nama atau simbol komunikasi politik tertentu.

“Jangan buru-buru menyebut retak hanya karena ada dinamika, tetapi jangan pula menganggap semuanya baik-baik saja hanya karena ada simbol kedekatan. Dalam politik, yang harus dibaca adalah pola komunikasi, keputusan, dan konsekuensi kebijakannya,” katanya.

Ia menjelaskan, hubungan Prabowo dan Jokowi memiliki perjalanan politik yang dinamis. Keduanya pernah berhadapan dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, sebelum kemudian bekerja sama dalam pemerintahan setelah Pilpres 2019.

Pengalaman tersebut, kata Arifki, memperlihatkan bahwa hubungan politik dapat berkembang mengikuti perubahan situasi dan kepentingan.

Karena itu, rekam jejak kerja sama kedua tokoh tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk memprediksi arah hubungan mereka ke depan.

Penyebutan Jokowi oleh Prabowo, lanjutnya, dapat menjadi salah satu petunjuk untuk menilai bagaimana kesinambungan komunikasi politik dibangun. Namun, makna politik yang lebih jauh tetap perlu diuji melalui kebijakan dan langkah konkret pemerintah.

Arifki menegaskan, ukuran utama keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada siapa yang paling dekat dengan presiden atau siapa yang memperoleh posisi strategis, melainkan pada kemampuan pemerintah menjalankan program dan menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Pada akhirnya, publik tidak cukup membutuhkan tontonan tentang siapa dekat dengan siapa dan siapa sedang menjauh dari siapa. Publik membutuhkan pemerintahan yang efektif. Sebab, stabilitas politik baru benar-benar berarti ketika mampu menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.