Wamendagri Minta Kepala Daerah Libatkan Anak Muda dalam Perencanaan Pembangunan

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, meminta pemerintah daerah (pemda) melibatkan generasi muda dalam perencanaan pembangunan.

Menurut dia, partisipasi anak muda penting untuk memastikan kebijakan daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga

6 hari  lalu

PKB Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Luar Negeri Atasi Karhutla 

192 Akbar Budi

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).

Bima menilai, kepala daerah tidak seharusnya hanya mendekati anak muda ketika momentum pemilihan umum berlangsung. Sebaliknya, generasi muda perlu diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan mereka sejak tahap perencanaan pembangunan.

“Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba, governors should invite the students also for development planning,” kata Bima.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pengamat: Rapor Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Jadi Alarm Evaluasi

132 Dhanis

Menurut Bima, keterlibatan generasi muda dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penyediaan ruang publik, hingga pengembangan transportasi.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan prioritas kebijakan.

“Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan

Selain mendorong partisipasi masyarakat, Bima mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Menurut dia, arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 harus dirumuskan berdasarkan visi masa depan yang ingin diwujudkan. Visi tersebut kemudian perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan,” kata Bima.

Ia menilai, pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan berisiko membawa Indonesia pada kondisi yang tidak diharapkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, Bima menyoroti peluang pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan kerja di sektor yang mendukung kelestarian lingkungan.

Menurut dia, peluang tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah, terutama seiring meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan dan kebutuhan akan lapangan kerja pada masa depan.

Pembangunan harus inklusif

Bima juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.

Dengan demikian, musyawarah perencanaan pembangunan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi benar-benar menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Bima berharap, pendekatan pembangunan yang terbuka dan kolaboratif dapat membantu kepala daerah menetapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Menurut dia, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.