Houthi Terus Serang Saudi, Komisi I Usulkan Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal alias Deng Ical menyampaikan keprihatinan atas serangan kelompok Houthi asal Yaman ke wilayah Arab Saudi yang berdampak terhadap keselamatan warga sipil, termasuk jemaah umrah asal Indonesia.

Deng Ical menilai, situasi keamanan yang belum kondusif perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut keselamatan jemaah umrah Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi maupun mereka yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Dorong Pencabutan HGU Perusahaan yang Terbukti Bakar Lahan

34 Dhanis

“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Kami prihatin dengan serangan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Situasi seperti ini juga berdampak pada perjalanan jemaah umrah, termasuk jemaah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi,” ujar Deng Ical, Kamis (22/10/2026).

Ia merujuk pada laporan serangan terbaru yang disebut menargetkan Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Arab Saudi, pada Rabu malam (21/10/2026). Serangan tersebut dilaporkan menewaskan dua orang dan melukai delapan lainnya.

Menurut Deng Ical, kondisi keamanan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pemberangkatan jemaah umrah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Tragedi Bromo Tewaskan 5 Personel, DPR Tegaskan Keselamatan Petugas Karhutla Harus Jadi Prioritas Utama

15 Dhanis

Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara pemberangkatan jemaah hingga situasi benar-benar kondusif dan perjalanan dapat dilakukan dengan aman.

“Saya mengusulkan pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap situasi. Tentu berkoordinasi dengan Kemenlu dan Atase Pertahanan RI di Jeddah dan Riyadh,” katanya.

“Termasuk kemungkinan pemindahan Jalur penerbangan yang aman, bahkan moratorium terbatas atau menghentikan sementara pemberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi sampai situasinya kondusif. Jangan sampai kita memaksakan keberangkatan ketika kondisi keamanan masih membahayakan keselamatan jemaah,” tambahnya.

Deng Ical mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari Jamaah umrah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau biro travel yang menghadapi situasi sulit.

Di satu sisi, para jemaah telah mendaftar dan jadwal keberangkatan mereka sudah dekat. Di sisi lain, penyelenggara harus mempertimbangkan risiko keamanan yang dapat mengancam keselamatan jemaah.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil keputusan yang tegas, terukur, dan disertai komunikasi yang jelas kepada masyarakat serta penyelenggara perjalanan umrah.

Menurutnya, kebijakan penundaan sementara diperlukan agar tidak muncul kebingungan di kalangan jemaah maupun biro travel.

Deng Ical juga meminta agar pemerintah memberikan kepastian mengenai mekanisme penanganan tiket dan biaya perjalanan yang telanjur dibayarkan.

Ia menyarankan agar tiket yang sudah dipesan dapat diajukan pengembalian dana (refund) atau dijadwalkan ulang (reschedule) sesuai ketentuan maskapai dan penyedia layanan.

“Travel yang sudah telanjur memesan tiket perlu mendapatkan solusi. Harus ada koordinasi dengan maskapai dan pihak terkait agar tiket bisa di-refund atau di-reschedule. Jangan sampai jemaah dan penyelenggara menanggung kerugian tanpa kepastian akibat situasi yang berada di luar kendali mereka,” ujarnya.

Selain mendesak penghentian sementara pemberangkatan umrah, Deng Ical meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meningkatkan pemantauan dan memastikan perlindungan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi maupun Yaman.

“Kemenlu harus memastikan kondisi seluruh WNI di Arab Saudi dan Yaman. Pastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat, akses bantuan konsuler, dan perlindungan yang diperlukan. Jika situasi semakin memburuk, pemerintah harus siap mengambil langkah darurat,” katanya.

Deng Ical menegaskan, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah terkait perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Ia berharap pemerintah bergerak cepat dan melakukan koordinasi lintas kementerian agar perlindungan terhadap jemaah umrah dan WNI di kawasan konflik dapat berjalan optimal.