Pengamat Dukung Tarif Jaklingko Berbayar demi Tingkatkan Kualitas Layanan

TODAYNEWS.ID – Pengamat Transportasi Deddy Herlambang mendukung usulan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2026-2029, Sugihardjo, agar layanan Mikrotrans atau Jaklingko tidak lagi digratiskan dan mulai dikenakan tarif sebesar Rp2.000.

Menurut Deddy, penerapan tarif pada layanan Mikrotrans bukan semata berkaitan dengan pembiayaan operasional, melainkan juga menjadi langkah untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih menghargai transportasi publik.

Baca Juga

18 jam  lalu

Akhir Pekan Makin Seru, Belajar Membuat Sabun Organik di Corals Soapery Bandung

58 Asep Awaludin

“Memang betul, Mikrotrans harus berbayar. Jadi, ada edukasi ke pengguna, jangan sampai gratisan malah mengabaikan pelayanan itu sendiri,” ujar Deddy saat dihubungi, Senin.

Ia menilai layanan yang sepenuhnya gratis berpotensi membuat sebagian pengguna kurang menghargai kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Karena itu, Deddy berpandangan bahwa penerapan tarif dapat menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang baik dan kewajiban pengguna dalam mendukung keberlangsungan operasional transportasi publik.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 2 Juli 2026

81 Akbar Budi

“Misalnya, tarif gratis, kok, minta dilayani baik, dan lain-lain. Kalo berbayar, kita bisa menuntut pelayanan lebih baik,” jelas Deddy.

Meski demikian, ia mengusulkan agar penerapan tarif dilakukan secara bertahap. Menurutnya, tarif sebesar Rp1.000 lebih tepat diberlakukan pada tahap awal guna menghindari terjadinya culture shock di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Ketua DTKJ Sugihardjo mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau angkutan pengumpan yang dioperasikan Transjakarta tidak lagi digratiskan dan dikenakan tarif sebesar Rp2.000.

“Kalau hanya untuk jarak dekat, hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000,” kata Sugihardjo.

Ia menilai selama layanan angkutan pengumpan tersebut masih digratiskan, terdapat kemungkinan jumlah penumpang yang tercatat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Oleh karena itu, usulan penerapan tarif bertujuan menghasilkan data jumlah penumpang Mikrotrans yang lebih akurat sekaligus mencegah potensi manipulasi data.

Sugihardjo menjelaskan bahwa selama ini kontrak kerja sama antara Transjakarta dan operator mencakup target kilometer tempuh serta jumlah penumpang. Dalam kondisi layanan gratis, apabila target penumpang tidak tercapai, muncul kekhawatiran adanya manipulasi data agar target tetap terpenuhi.

“Selama ini, dalam kontrak antara Transjakarta dan operator, ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah, kaitan dengan ini, waktu gratis, misalnya jumlah penumpangnya kurang. Kalau saya jadi operator, agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi’,” ungkap Sugihardjo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apabila setiap penumpang dikenai tarif Rp2.000, praktik tersebut akan lebih sulit dilakukan karena setiap transaksi harus dibayar sehingga data penumpang yang tercatat menjadi lebih riil.

Ia juga meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa jumlah penumpang Mikrotrans menurun apabila kebijakan tarif diterapkan.

“Jadi, kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp2.000, terus data penumpangnya turun, itu datanya benar turun, tapi bukan berarti penumpangnya turun karena kemarin itu ada yang data berlebih, yang sebetulnya nggak jalan,” imbuh Sugihardjo.