Pemerintah Alokasikan Dana Lebih dari Rp100 T untuk Pemulihan Bencana Sumatera

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar senilai Rp100,166 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

BGN Klarifikasi Soal Rencana Masukkan Susu Formula di Program MBG

84 Afrizal Ilmi

“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” kata Tito saat konferensi pers.

Tito mengatakan bahwa anggaran jumbo tersebut akan digelontorkan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, sekolah, jalan, jembatan, sungai, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.

Ia mengatakan bahwa persetujuan anggaran itu merupakan bagian dari rencana induk pemulihan pascabencana yang telah dibahas bersama pemerintah dan DPR RI.

Baca Juga

2 hari  lalu

Sumatra Blackout, DPR Minta PLN Bertanggung Jawab

107 Dhanis Iswara

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ujar Tito.

Dalam rinciannya, Mendagri menyebut bahwa anggaran tahun 2026 mencapai Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun untuk tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

“Di tahun 2026 totalnya adalah Rp38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun,” ungkap Tito.

Menurut Tito, total dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan 11.512 program dan kegiatan pemulihan di berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera.

Sementara, porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan kebutuhan dana paling besar, yakni sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

“Kementerian PU Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Tito mengatakan bahwa pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat agar tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

“Hunian tetap kita targetkan paling lambat 2027. Jangan terlalu lama di huntara,” jelas Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra itu.