Mensos Nonaktifkan Dua Pejabat Terkait Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

TODAYNEWS.ID — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial setelah ditemukan potensi malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun 2025. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil klarifikasi tim khusus yang melakukan penelusuran internal.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026), Gus Ipul menyampaikan dua pejabat yang dibebastugaskan berasal dari bagian pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut diambil untuk mendukung proses pendalaman yang sedang berlangsung.

Baca Juga

4 hari  lalu

Ombudsman Bentuk Majelis Etik Imbas Hery Susanto

78 Akbar Budi

“Saya membebastugaskan sementara dari jabatanya pada jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara,” kata Saifullah.

Gus Ipul juga menugaskan Inspektur Jenderal untuk melanjutkan evaluasi dan investigasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Fokus utama pendalaman diarahkan pada pengadaan perlengkapan sepatu Sekolah Rakyat yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujar Gus Ipul.

Baca Juga

15 jam  lalu

Tiga Badan Usaha Kelola 22.381 Sumur Minyak di Musi Banyuasin

43 Azis Arriadh

Menurut dia, proses penelusuran dilakukan setelah muncul berbagai kritik masyarakat terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Kemensos kemudian melakukan langkah evaluasi internal untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

Gus Ipul mengungkapkan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Konsultasi dilakukan agar proses pengadaan berlangsung transparan dan akuntabel.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Menteri disebut memberikan kewenangan kepada bagian terkait sesuai kebutuhan pengadaan.

Dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, Kuasa Pengguna Anggaran dijabat Kepala Biro Umum. Selanjutnya, pejabat tersebut menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penanggung jawab proses pengadaan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkap adanya potensi malaadministrasi dalam proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat 2025. Temuan itu diperoleh dari hasil klarifikasi tim khusus yang dibentuk Kemensos.

“Berdasar hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volumen pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi malaadministrasi,” kata Agus Jabo.

Agus menambahkan temuan tersebut masih akan didalami lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan. Jika ditemukan pelanggaran disiplin atau unsur hukum, pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.