Komisi X DPR Minta Pengangkatan Guru PPPK 2027 Transparan dan Berbasis Data

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung rencana penataan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027.

Kurniasih mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi harapan baru bagi ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi di sektor pendidikan dan membutuhkan kepastian status kepegawaian, karir, serta kesejahteraan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pemkab Lombok Tengah Bentuk Satgas Akomodasi Jelang MotoGP 2026

94 Azis Arriadh

“Ini merupakan langkah positif dan patut kita dukung bersama. Kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu memberikan harapan akan adanya status kepastian dan masa depan yang lebih baik bagi para guru,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi DPR dengan pihak terkait, terdapat 231.246 guru PPPK paruh waktu yang berpeluang menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Adapun jumlah guru berstatus PPPK saat ini mencapai 955.245 orang.

Kurniasih meminta rencana tersebut dikawal sejak tahap perencanaan. Menurut dia, salah satu hal yang paling krusial adalah memastikan ketersediaan anggaran agar pengangkatan PPPK penuh waktu dapat terealisasi.

Baca Juga

4 hari  lalu

HUT RI ke-81, Habib Aboe Tekankan Pentingnya Kedaulatan di Sektor Strategis

86 Dhanis Iswara

“Jangan sampai rencana yang baik ini berhenti pada kesepakatan. Kita perlu memastikan seluruh kebutuhan anggaran disiapkan secara matang agar proses pengangkatan berjalan sesuai target dan para guru mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kata Kurniasih, memiliki konsekuensi fiskal. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan penghasilan, tunjangan, serta hak lain yang melekat pada guru PPPK penuh waktu.

Karena itu, ia mendorong koordinasi yang kuat antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebutuhan anggaran.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan sejak awal dan berdasarkan data yang akurat. Dengan demikian, target penganggaran pada 2027 benar-benar dapat diwujudkan, bukan sekadar menjadi harapan bagi para guru,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selain anggaran, Kurniasih meminta pemerintah memastikan proses pengangkatan berlangsung transparan. Guru perlu memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, kebutuhan formasi, hingga mekanisme penetapan sebagai PPPK penuh waktu.

“Transparansi menjadi sangat penting agar para guru memahami proses yang sedang berjalan dan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan. Mekanismenya harus jelas, terbuka, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kerumitan maupun interaksi,” tuturnya.

Ia juga menilai sinkronisasi data guru dan kebutuhan formasi perlu menjadi perhatian. Hal itu penting karena proyeksi kebutuhan guru nasional yang dibahas dalam rapat mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

“Data harus menjadi fondasi utama dalam proses pengaturan ini. Kita perlu memastikan guru yang memenuhi ketentuan dan memang dibutuhkan memperoleh kesempatan yang adil. Jangan sampai masalah administrasi atau ketidaksinkronan data justru menghambat proses,” ujar Kurniasih.

Menurut dia, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu semestinya tidak berhenti pada persoalan administrasi kepegawaian. Kebijakan itu harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Kepastian status kepegawaian, kata dia, akan memberikan rasa aman kepada guru sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.

“Penataan ini bukan sekadar perubahan status. Yang ingin kita capai adalah adanya kepastian karier, kesejahteraan, perlindungan profesi, serta kesempatan bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya,” katanya.

Kurniasih memastikan Komisi X DPR akan mengawal pelaksanaan rencana tersebut, terutama terkait kesiapan regulasi, mekanisme pengangkatan, sinkronisasi data, dan ketersediaan anggaran.

“Kita mendukung penuh rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang, transparan, dan didukung anggaran yang memadai agar target 2027 benar-benar dapat terlaksana,” ujarnya.