Dugaan Korupsi MBG Merebak, DPR Minta Tata Kelola Program MBG Diperketat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperketat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan program tersebut.

Netty menilai penguatan tata kelola harus mencakup keamanan pangan, kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga transparansi penggunaan anggaran.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta Program Pendidikan Gratis Prabowo Juga Jangkau Sekolah Swasta

139 Akbar Budi

Ia juga menyoroti perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi. Menurutnya, insentif tersebut harus diberikan dengan mempertimbangkan kinerja dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

“Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya operasional. Harus ada akuntabilitas berbasis kinerja,” kata Netty, mengutip dari keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Ia menegaskan setiap SPPG penerima insentif harus memenuhi ketentuan keamanan pangan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai aturan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Inilah Kesan dan Fokus Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Usai Dilantik Presiden Prabowo

239 Gungde Ariwangsa

Netty mengingatkan SLHS tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif. Standar higiene dan sanitasi, kata dia, harus benar-benar diterapkan dalam operasional dapur SPPG.

“Kalau dapurnya tidak memenuhi standar, jangan sampai tetap mendapat insentif. Anak-anak adalah penerima manfaat utama. Maka prinsipnya sederhana: anak aman, anggaran bersih,” ujarnya.

Soroti Dugaan Korupsi MBG

Politikus PKS itu juga menyinggung perkembangan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola MBG. Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan perhitungan BPKP.

Pada 29 September 2026, enam tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Menurut Netty, proses hukum harus dilakukan secara transparan agar publik dapat mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan dalam program tersebut terjadi.

“Program MBG adalah program untuk anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, penyimpangan anggarannya harus dibuka secara terang di lapangan,” katanya.

Meski demikian, Netty mengingatkan proses penegakan hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.

Ia menilai jika kerugian negara nantinya terbukti, pengembalian aset harus menjadi salah satu prioritas. Penanganan perkara, menurutnya, tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

“Kalau negara benar-benar dirugikan, maka uang negara harus dikejar dan dipulihkan semaksimal mungkin sesuai mekanisme hukum,” ujar Netty.

Kejagung sebelumnya juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik tersangka. Salah satunya berasal dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan nilai yang diperkirakan mencapai sekitar Rp8,43 miliar.

Aset tersebut disebut akan digunakan untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tersebut.

“Angka Rp10 triliun itu bukan angka kecil. Jika nanti berdasarkan proses hukum terbukti terdapat kerugian negara sebesar itu, maka upaya pemulihannya harus maksimal,” kata Netty.

Minta Tata Kelola MBG Dievaluasi

Lebih lanjut, Netty juga meminta pemerintah dan BGN menjadikan perkara tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi tata kelola MBG secara menyeluruh.

Evaluasi, kata dia, perlu mencakup proses pengadaan, pemilihan mitra SPPG, penyaluran anggaran, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang berhasil didistribusikan.

“MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak porsi yang diedarkan. Kita harus mengukur apakah makanannya aman, gizinya terpenuhi, anggarannya tepat sasaran, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Netty menambahkan Komisi IX DPR akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut, terutama agar perluasan cakupan MBG diikuti peningkatan kualitas dan pengawasan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar program berjalan, tetapi anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, sementara uang negara dikelola secara bersih dan transparan,” pungkasnya.