Komisi III DPR Kawal Ketat Pengusutan Kasus Korupsi Batu Bara oleh Kortas Tipikor

TODAYNEWS.ID – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses hukum terkait dugaan korupsi di sektor komoditas batu bara.

Skandal ini tidak hanya memicu kerugian finansial negara yang fantastis, tetapi juga dituding menjadi biang kerok pemadaman listrik di berbagai wilayah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Amankan Jalur Pelayaran Dunia, Indonesia-Singapura Sepakat Gandeng Malaysia-Thailand Jaga Selat Malaka

74 Dhanis Iswara

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri dalam membongkar kasus tersebut.

“Kami mendukung penuh Kortas Tipikor Mabes Polri yang tengah mengusut tuntas penegak hukum atas kasus korupsi batu bara ini,” ujar Habiburokhman saat menggelar konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Habiburokhman mendesak agar penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip kerja kepolisian yang presisi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kunjungan Wisatawan Lampung Melejit, DPR Dorong Evaluasi dan Pengusulan KEK Pariwisata Baru

78 Dhanis Iswara

“Penyidikan harus berjalan komprehensif, prediktif, responsif, transparan, berkeadilan, serta menjaga independensinya,” tambahnya.

Ia menggarisbawahi bahwa dampak dari penyelewengan di sektor energi ini sangat masif karena berimbas langsung pada hajat hidup orang banyak.

“Dampaknya ganda. Selain merampas uang negara dalam jumlah besar, korupsi ini juga menyengsarakan rakyat akibat pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah,” keluhnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI, Sudeson Tandra, juga turut menyerukan pentingnya sinergi dan soliditas di jajaran aparat keamanan demi menyukseskan agenda bersih-bersih pemerintah.

“Kami meminta jajaran TNI dan Polri tetap solid dalam mendukung pemberantasan korupsi. Mengingat korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime),” kata Sudeson.

Ia juga menegaskan agar tim penyidik tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.

“Seluruh aparat harus berdiri solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk membuka kasus ini seterang-mungkin. Di mata hukum, semua sama—baik itu pejabat tinggi, pengusaha, maupun karyawan,” tegasnya.

Sedangkan terkait rumor yang beredar mengenai keterlibatan sejumlah nama pejabat penting, Habiburokhman menyatakan bahwa DPR masih melakukan pemantauan dan verifikasi lebih lanjut.

“Kami terus mengamati dinamika kasus ini. Ada beberapa informasi yang belum bisa kami buka ke publik karena masih membutuhkan konfirmasi dan pendalaman,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa penegakan hukum akan murni didasarkan pada fakta material, bukan opini atau spekulasi liar.

“Siapa saja, tanpa melihat apa jabatannya, jika terbukti secara hukum didukung alat bukti yang kuat, maka wajib dimintai pertanggungjawaban di pengadilan,” tutupnya.