Kepala BGN Diganti, DPR Harap Keberlangsungan Program MBG Tidak Terganggu

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan.

“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga

2 jam  lalu

DPR Soroti Absennya Anggaran Revitalisasi Pasar Rakyat dalam Realisasi Kemendag

37 Dhanis Iswara

Seperti diketahui, usai Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya, Presiden Prabowo Subianto pada hari ini secara resmi melantik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Lebih lanjut, Legislator NasDem itu menegaskan agar pergantian pimpinan di BGN tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya yang bergantung pada pelayanan Pemerintah. Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program MBG,” ungkap Nurhadi.

Baca Juga

2 hari  lalu

KDMP Masih Terlalu Prematur Kelola Tambang

88 Akbar Budi

Nurhadi berharap pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan program agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.

“BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,” papar Nurhadi.

Nurhadi juga mendorong pergantian kepemimpinan di BGN dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.

Evaluasi tersebut, kata Nurhadi, perlu mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Karena keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegas Nurhadi.

Nurhadi pun memastikan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat,” tutup Nurhadi.