Kawal Putusan MK soal Sisa Kuota Internet, DPR Tegaskan Itu Hak Konsumen

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mendorong pemerintah memastikan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan sisa kuota internet benar-benar memberikan kepastian dan manfaat bagi konsumen.

Mahfudz mengatakan putusan MK harus dipahami sebagai bentuk penguatan hak masyarakat atas layanan telekomunikasi yang telah dibayarkan. Menurutnya, implementasi putusan tersebut tidak boleh sebatas perubahan administratif.

Baca Juga

4 hari  lalu

8 Bandara Ditutup akibat Letusan Anak Krakatau, DPR Minta Hak Penumpang Dijamin

96 Dhanis Iswara

“Yang paling penting adalah masyarakat sebagai pengguna benar-benar merasakan haknya dan dapat menggunakan sisa kuota yang telah dibayarkan,” kata Mahfudz dalam keterangannya, pada Jumat (11/9/2026).

Dia menyebut Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan arah bahwa penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

Perlindungan tersebut, lanjut Mahfudz, dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme. Di antaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional.

Baca Juga

2 hari  lalu

5 Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, DPR Minta SAR Perluas Pencarian

72 Dhanis Iswara

Legislator dari Fraksi PKS itu menilai kebijakan tersebut penting untuk memperkuat posisi konsumen di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan internet.

“Sisa kuota yang telah dibeli dan belum digunakan tidak semestinya kehilangan manfaat begitu saja ketika masa berlaku paket berakhir,” ujarnya.

Dia pun mendorong pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi memastikan implementasi putusan MK dilakukan secara jelas dan transparan. Informasi mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota juga harus mudah dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan biaya tambahan yang membebani konsumen.

“Jangan sampai semangat perlindungan konsumen hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahfudz meminta pelaksanaan putusan tetap memperhatikan keberlangsungan industri telekomunikasi dan kualitas layanan.

Menurut dia, diperlukan keseimbangan antara kepastian usaha bagi penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen.