Karhutla Rugikan Ekonomi Rp167 T, DPR Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan

TODAYNEWS.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp167 triliun. Besarnya kerugian tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, mengatakan karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

6 hari  lalu

PKB Sesalkan Ironi Aksi Tandingan: Massa Datang Bawa Aspirasi atau Cari Imbalan?

95 Akbar Budi

“Kerugian hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan rutin tahunan yang bisa ditangani dengan respons darurat semata. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan gambut, serta memastikan tidak ada pembiaran terhadap faktor-faktor penyebab kebakaran,” kata Slamet dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/11/2026).

Berdasarkan kajian kerugian karhutla 2026, estimasi kerugian ekonomi berada pada kisaran Rp136 triliun hingga Rp234 triliun. Adapun titik tengah kerugian diperkirakan mencapai Rp167 triliun atau sekitar 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sektor pertanian diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp50 triliun. Sementara sektor kehutanan mengalami kerugian Rp41 triliun dan kerugian akibat emisi karbon juga diperkirakan mencapai Rp41 triliun.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kunci Pemakzulan Wapres Gibran Ada di Tangan Prabowo dan Masyarakat

113 Dhanis

Dampak karhutla juga terlihat dari meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat sebanyak 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk 75.172 kasus pada balita.

Selain itu, pemodelan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan terdapat sekitar 5.260 kematian dini akibat paparan polusi asap selama Agustus hingga September 2026.

Slamet mengatakan dampak tersebut menunjukkan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan akibat karhutla. Mulai dari petani yang kehilangan sumber penghidupan hingga anak-anak yang aktivitas pendidikannya terganggu.

“Yang harus menjadi perhatian kita, dampak karhutla paling berat justru dirasakan masyarakat. Petani kehilangan sumber penghidupan, anak-anak terganggu pendidikannya, masyarakat menghadapi risiko kesehatan, sementara kerusakan ekosistem gambut dan habitat satwa membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan karhutla agar tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi.

Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas agar kerugian ekonomi, dampak kesehatan, dan kerusakan lingkungan akibat karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

“Karhutla tidak boleh terus berulang menjadi bencana tahunan yang dibayar mahal oleh negara dan masyarakat. Kita membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah kebakaran sejak awal dan memulihkan ekosistem,” pungkasnya.