DPR Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil di Papua
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso merespons soal pesawat dan pilot dari maskapai AMA yang dibakar KKB. Dok. F-PKB DPR RI Laporan: Akbar Budi Prasetia
TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua. Hal itu menyusul kembali terjadinya kekerasan bersenjata yang menewaskan dan menyandera warga sipil.
Sebagai informasi, kasus kekerasan terbaru menimpa sopir travel asal Toraja, Aris Sanda, yang ditangkap saat membawa logistik di jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, lalu kemudian diintimidasi dan ditembak oleh Kelompok Kriminali Bersenjata (KKB).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Jenazah Aris kemudian ditemukan di dalam kendaraannya yang dibakar di sekitar Danau Habema.
Selain itu, Fauqi juga menyoroti nasib tujuh perempuan yang masih dilaporkan disandera kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, sembilan para perempuan tersebut dilaporkan diculik sejak 17 Agustus 2026.
Dalam perkembangannya, satu korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan meninggal dunia.
Fauqi menilai rangkaian kejadian tersebut menunjukkan perlunya negara menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas.
“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban. Mereka memiliki hak untuk hidup aman, bekerja, melakukan perjalanan dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut,” ujar Fauqi di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut Fauqi, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan. Dia meminta aparat dan pemerintah bergerak cepat melakukan upaya penyelamatan secara terukur dan matang untuk mencegah jatuhnya korban tambahan.
Dia juga meminta pemerintah memastikan transparansi informasi kepada keluarga korban. Menurutnya, keluarga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi dan proses penanganan para korban.
“Di mana pun mereka berada, mereka adalah warga negara yang hak hidup dan keselamatannya harus dilindungi. Tidak boleh ada warga yang merasa bahwa ketika mereka berada di wilayah tertentu, nyawa mereka menjadi tidak berharga,” ujarnya.
Editor: Aziz Arriadh
Pos terkait
Berita Favorit
