Deddy Sitorus Sayangkan Kericuhan Diskusi di UGM: Pemilihan Tempat dan Waktu Terkesan Menantang

TODAYNEWS.ID – Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, menanggapi soal kericuhan yang terjadi antaran mahasiswa dan sejumlah pejabat kabinet merah putih dalam kegiatan diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, DIY, pada Senin (16/6/2026) malam.

Deddy menilai, secara etika kejadian tersebut sangat disayangkan, namun insiden itu tidak lepas dari situasi psikologis mahasiswa yang tengah memanas akibat dinamika yang terjadi belakangan ini di dalam negeri.

Baca Juga

6 jam  lalu

Komisi X Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp357,77 Miliar

35 Akbar Budi

“Dalam kondisi normal dan secara etis, kejadian itu patut disayangkan terjadi. Tetapi kalau kita bicara konteks di mana akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak, kejadian itu sulit dihindarkan,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Sebagai informasi, sejumlah mahasiswa menggeruduk acara diskusi bertema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’ di Joglo GIK UGM, yang dihadiri dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Mayoritas mahasiswa yang menggeruduk diskusi tersebut menilai bahwa para pejabat tersebut tidak layak membicarakan Pancasila karena dianggap bungkam disaat sejumlah kebijakan pemerintah dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Baca Juga

6 jam  lalu

Komisi X Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp357,77 Miliar

35 Akbar Budi

Lebih lanjut, Deddy justru menyoroti keputusan penyelenggara yang dinilai tidak peka dalam memilih lokasi dan momentum acara.

Menurutnya, di tengah tensi yang sedang tinggi, menggelar diskusi yang menghadirkan pejabat kabinet di lingkungan kampus dianggapnya sebagai langkah yang kurang bijak.

“Saya justru mempertanyakan pemilihan tempat dan waktu untuk kegiatan itu yang abai terhadap dinamika, kesannya seolah menantang dan tak peduli,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai bahwa kegiatan diskusi seperti ini idealnya dilakukan jauh-jauh hari atau ditunda hingga situasi mulai mereda demi menghindari konflik fisik.

“Seharusnya kegiatan sosialisasi atau propaganda itu dilakukan jauh hari agar pesan tersampaikan. Atau nanti setelah keadaan lebih kondusif untuk menyampaikan respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa,” imbuhnya.

“Jadi jelas-jelas kegiatan ini sejak awal berpotensi menimbulkan gesekan,” demikian Deddy yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.