Bupati Pemalang Jadi Kepala Daerah ke-12 yang Terjaring OTT KPK pada 2026

TODAYNEWS.ID — Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah ke-12 yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Anom Widiyantoro. OTT itu dilakukan tim satgas KPK pada Selasa (28/7/2026).

Baca Juga

2 jam  lalu

Kejagung Beberkan Empat Alat Bukti Penetapan Tersangka Lodewyk Pusung

31 Afrizal Ilmi

Saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (29/7/2026), Fitroh hanya memastikan penangkapan tersebut. Ia belum memberikan penjelasan mengenai dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

“Benar. Lebih detailnya ke Jubir,” kata Fitroh.

KPK juga belum mengumumkan jumlah pihak yang ikut diamankan dalam operasi tersebut. Nilai uang tunai yang disita pun masih belum disampaikan kepada publik.

Baca Juga

47 menit  lalu

Audit BPKP Disebut Temukan Pemborosan Rp10,5 Triliun per Tahun di Program MBG

26 Afrizal Ilmi

Menurut Fitroh, informasi lebih rinci akan disampaikan oleh juru bicara KPK. Saat ini, tim satgas masih bekerja melakukan rangkaian kegiatan di lapangan.

Anom Widiyantoro baru menjabat sebagai Bupati Pemalang setelah memenangkan Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Nurkholes dalam pemilihan tersebut.

Pasangan Anom dan Nurkholes resmi dilantik bersama kepala daerah lainnya pada 20 Februari 2025. Keduanya diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Penangkapan Anom menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun ini. Lembaga antirasuah tercatat semakin intensif melakukan operasi terhadap dugaan korupsi di daerah.

Sebelum Anom, KPK telah mengamankan 11 kepala daerah melalui operasi senyap. Kasus yang ditangani mencakup dugaan suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.

Sebelas kepala daerah tersebut antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. KPK juga memproses Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Selain itu, terdapat Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat Syah Afandin. Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini juga masuk dalam daftar tersebut.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap OTT di Pemalang. Lembaga antirasuah belum mengungkap konstruksi perkara maupun barang bukti yang diamankan.

Perkembangan kasus tersebut masih menunggu penyampaian resmi dari KPK setelah seluruh rangkaian operasi selesai dilakukan. Identitas pihak lain yang ikut diamankan dan dugaan tindak pidana yang disangkakan juga masih belum diumumkan.