AS Klaim telah Bekukan Rp7,7 Triliun Aset Kripto Terkait Iran

TODAYNEWS.ID — Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap penggunaan mata uang kripto oleh Iran di tengah memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah. Langkah itu dilakukan dengan membidik jaringan aset digital Iran yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 7,7 miliar.

Laporan tersebut dikutip dari Fox Business pada Kamis (21/5/2026). Pemerintah AS disebut memperketat pengawasan terhadap transaksi aset digital yang diduga digunakan Iran untuk menghindari sanksi internasional.

Baca Juga

3 hari  lalu

IHSG Anjlok 3,98 Persen, Saham Grup Prajogo dan Emiten HSC Jadi Sorotan Usai Dicoret MSCI

70 Afrizal Ilmi

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Departemen Keuangan AS telah membekukan hampir US$ 500 juta aset kripto yang berkaitan dengan rezim Iran. Dari jumlah itu, sekitar US$ 344 juta dibekukan hanya dalam satu bulan terakhir.

Menurut pemerintah AS, Iran kini semakin aktif memanfaatkan aset digital seperti Bitcoin untuk memindahkan dana di luar sistem perbankan tradisional. Jalur tersebut dinilai menjadi alternatif di tengah sanksi internasional yang membatasi akses keuangan Iran.

Iran bahkan disebut telah meluncurkan platform asuransi digital baru bagi kapal kargo yang beroperasi di kawasan Selat Hormuz. Dalam sistem tersebut, pembayaran premi dilakukan sepenuhnya menggunakan Bitcoin.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS Bebani Industri,DPR Ingatkan Risiko Sektor Manufaktur Kolaps

46 Dhanis Iswara

Selat Hormuz sendiri dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Kawasan tersebut menjadi titik penting distribusi minyak global dan kerap menjadi pusat perhatian saat tensi Timur Tengah meningkat.

Ketegangan geopolitik di kawasan itu terus memanas dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat aktivitas keuangan digital yang berkaitan dengan Iran ikut menjadi sorotan pemerintah AS.

CEO 250 Digital Asset Management Chris Perkins menilai aset kripto sebenarnya lebih mudah dilacak dibanding yang diperkirakan banyak pihak. Menurut dia, transaksi aset digital meninggalkan jejak data yang dapat dipantau aparat penegak hukum.

“Kami berulang kali menemukan bahwa kripto sebenarnya menjadi aset yang lebih mudah dilacak oleh aparat penegak hukum AS karena meninggalkan banyak jejak digital,” ujar Perkins.

Pelaku industri aset digital juga menilai pemerintah AS masih memiliki ruang untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah membatasi akses bursa kripto ke sistem perbankan AS.

Langkah tersebut disebut berpotensi menghambat pergerakan transaksi aset digital yang berkaitan dengan Iran. Dengan pembatasan itu, aliran dana lintas negara yang memanfaatkan kripto diperkirakan akan lebih sulit dilakukan.

Penggunaan mata uang kripto dalam aktivitas lintas negara memang semakin menjadi perhatian global. Selain menawarkan jalur transaksi alternatif, aset digital juga dianggap memiliki potensi dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan sistem keuangan internasional.

Di sisi lain, pemerintah AS terus memperkuat pengawasan terhadap transaksi aset digital yang berkaitan dengan negara-negara yang terkena sanksi. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari strategi ekonomi dan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan global.