KPK Buka Peluang Periksa Ulang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang kembali memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor.

Pemanggilan ulang tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil telaah dan kebutuhan penyidik dalam mengembangkan perkara.

Baca Juga

1 minggu  lalu

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

106 Dhanis

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih memiliki kemungkinan untuk meminta keterangan tambahan dari Nusron. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan hasil analisis terhadap perkembangan penyidikan.

“Terkait dengan pemanggilan ulang, tentunya semua terbuka kemungkinan. Nanti berdasarkan hasil telaah dan analisis penyidik seperti apa, jika memang ada kebutuhan lanjutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara NW tentu semuanya juga akan terbuka kemungkinan,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap setiap pihak diperlukan untuk membuat terang perkara. Penyidik akan mencocokkan keterangan saksi, pihak terkait, dan tersangka dengan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Parlemen Desak Aktor Intelektual Penyadapan Prabowo Diungkap

29 Dhanis

“Pada prinsipnya keterangan dari setiap pihak, baik keterangan dari saksi, pihak terkait, ataupun tersangka ini untuk saling melengkapi, termasuk kaitannya dengan alat bukti-alat bukti yang ditemukan, baik dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ataupun upaya-upaya penyidikan lainnya sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Nusron telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami tugas dan kewenangannya sebagai Menteri ATR/BPN.

Salah satu materi yang ditelusuri berkaitan dengan proses sertifikasi tanah dan pengurusan HGB di lingkungan kementerian. Penyidik juga menggali pembagian kewenangan dalam proses administrasi pertanahan tersebut.

Selain persoalan sertifikasi dan HGB, KPK turut mendalami kewenangan Nusron dalam menentukan penempatan pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pendalaman ini berkaitan dengan dugaan adanya setoran rutin dan setoran jabatan dari sejumlah tingkatan organisasi.

Aliran setoran tersebut diduga berasal dari kantor pertanahan (kantah), kantor wilayah (kanwil), hingga direktorat jenderal (ditjen). Penyidik berupaya menelusuri mekanisme dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerimaan uang tersebut.

KPK juga mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan Nusron mengenai dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaannya. Materi pemeriksaan itu turut dikaitkan dengan penyitaan uang lebih dari Rp100 miliar dari rumah tersangka Arif Sugianto.

Dengan kemungkinan pemeriksaan ulang tersebut, KPK masih membuka ruang pendalaman terhadap keterangan Nusron.

Penyidik akan menentukan kebutuhan pemanggilan berikutnya berdasarkan kecocokan keterangan para pihak dengan alat bukti yang telah diperoleh dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon Bogor.