KPK Telusuri Dugaan Pemerasan di Luar Pemalang

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan dalam kasus yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro juga terjadi di daerah lain. Penyidik kini menelusuri kemungkinan tersebut dengan meminta keterangan sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Sorong dan Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dua klaster dugaan pemerasan dalam perkara di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Baca Juga

5 hari  lalu

Parlemen Desak Aktor Intelektual Penyadapan Prabowo Diungkap

28 Dhanis

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan oleh pihak swasta, Lilik Budi Suprianto (LBS), terhadap Bupati Anom.

Lilik diketahui merupakan ayah dari mantan pegawai KPK, Setya Budi Dias Oktavianto (DIS).

“Kemudian dalam perkembangan penyidikannya, ada dugaan praktik pemerasan ini tidak hanya dilakukan di Pemalang saja, tapi ada dugaan di daerah-daerah lain,” ungkap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.

Baca Juga

19 jam  lalu

Anwar Sadad dan Staf Mangkir, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang 16 November

11 Afrizal Ilmi

“Oleh karena itu, kemudian penyidik butuh melakukan permintaan keterangan kepada Bupati Sorong, kemudian Sekda Purworejo. Dan tentu nanti apakah kemudian masih ada daerah-daerah lain, ya kita tunggu perkembangannya,” tambahnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan pemerasan di Kabupaten Pemalang. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026).

Keempat tersangka yakni Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang periode 2025–2030, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA) dari pihak swasta, Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) selaku staf administrasi KPK yang juga anggota Polri, serta Lilik Budi Suprianto (LBS).

Dalam perkara dugaan pemerasan oleh Bupati Anom, KPK menduga Anom memerintahkan Gus Haris meminta uang kepada perangkat daerah maupun pihak rekanan atau swasta. Uang tersebut diduga dikumpulkan untuk memenuhi keperluan pribadi Bupati.

Dari praktik tersebut, uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar. KPK menduga sebagian uang itu digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara korupsi melalui oknum di lingkungan lembaga antirasuah.

Sementara itu, perkara yang melibatkan Lilik dan anaknya berkaitan dengan dugaan pengurusan perkara Bupati Anom di KPK. Perkara ini bermula ketika Gus Haris, yang mewakili Anom, menemui adik iparnya bernama Harun untuk meminta dikenalkan dengan Lilik.

Setelah perkenalan tersebut, Anom, Gus Haris, dan Lilik menggelar tiga kali pertemuan di sejumlah restoran di wilayah Magelang dan Semarang, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Lilik diduga meminta uang Rp2 miliar dengan alasan untuk mengurus perkara. Pada pertemuan kedua, kesepakatan disebut tercapai setelah Lilik meyakinkan Anom dan Gus Haris bahwa dirinya dapat mengondisikan perkara yang sedang ditangani KPK.

Uang yang dikumpulkan melalui Gus Haris dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta kemudian diserahkan sebesar Rp1,2 miliar kepada Lilik. Sementara itu, sisa uang lainnya masih ditelusuri oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya, Anom Widiyantoro dan Gus Haris dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 KUHP Nasional.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias Oktavianto juga dijerat dengan sangkaan pasal yang sama.