Niat Mudur Wapres Gibran, Prabowo Harus Menjadi Penjaga Konstitusi

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

TODAYNEWS.ID: – Dinamika politik nasional terus bergerak makin memuncak. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, hari ini, Rabu, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan  niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri jabatannya setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini juga.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dasco Buka Suara soal Usulan Percepatan Pembahasan RUU Penyadapan

11 Dhanis

Sontak berita ini menjadi perhatian utama karena muncul di tengah makin santer dan menguatnya pemakzulan Gibran setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah setara SMA dan menyerahkan penilainya pada koridor konstitusional kemudian  disusul oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) A yang mengabulkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Bertambah menarik lagi karena pengumuman tentang niat Gibran untuk mundur itu juga terjadi pada saat pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027. Dalam pembukaan ini santer pernyataan tentang menguatnya pengajuan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI terkait posisi Gibran.

Namun perlu ditekankan disini, ini baru berupa niat dari Gibran. Jika memang benar Gibran memang sudah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo, langkah berikutnya adalah memperjelas sikapnya secara tertulis. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada pernyataan lisan dalam pertemuan tertutup yang kemudian menimbulkan berbagai spekulasi politik.

Baca Juga

4 hari  lalu

Abdullah PKB Minta Polri Ungkap Tuntas Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Prabowo

27 Dhanis

Agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan hukum, ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh. Gibran membuat surat pengunduran diri secara resmi. Isinya harus tegas, tidak bersyarat, dan menyebutkan tanggal efektif berhenti.

Kemudian menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo. Surat dapat ditembuskan kepada pimpinan MPR dan DPR sebagai bentuk keterbukaan kelembagaan.

Tidak kalah pentingnya, mengumumkan keputusan kepada masyarakat. Gibran perlu menjelaskan alasan pengunduran diri secara terbuka agar tidak muncul spekulasi bahwa keputusan tersebut merupakan hasil tekanan atau transaksi politik.

Ketegasan Seorang Presiden Diuji.

Ada sesuatu yang menarik sekaligus menentukan dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri. Istana mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang lebih penting bukan semata-mata keinginan Gibran untuk mundur, melainkan bagaimana Prabowo menyikapinya.

Ketika Wakil Presiden menyampaikan niat mengundurkan diri, sikap Presiden bukan sekadar persoalan menerima atau menolak. Ini momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahan berjalan di atas konstitusi, bukan di bawah bayang-bayang dinasti, kompromi politik, ataupun kepentingan kekuasaan masa lalu.

Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut. Pernyataan ini mengandung pesan politik yang tidak sederhana. Prabowo tampaknya tidak ingin publik memperoleh kesan bahwa dirinya sedang mempertahankan Gibran dengan segala cara, apalagi jika persoalan yang membelit Wakil Presiden telah berkembang menjadi persoalan konstitusional dan kepercayaan publik.

Selama ini, hubungan Prabowo-Gibran kerap dibaca sebagai kelanjutan kompromi politik yang mengantarkan keduanya ke puncak kekuasaan. Gibran menjadi Wakil Presiden melalui kontestasi politik yang tidak pernah sepenuhnya lepas dari kontroversi pencalonan dan perubahan persyaratan usia melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Kini, ketika persoalan kembali mengemuka, Prabowo menghadapi pilihan politik yang tidak mudah: mempertahankan soliditas koalisi atau menunjukkan bahwa kepentingan negara dan legitimasi pemerintahan harus ditempatkan di atas kepentingan individu.

Melepaskan Beban Politik Masa Lalu

Tidak dapat dimungkiri, posisi Gibran selama ini juga membawa konsekuensi politik bagi pemerintahan Prabowo. Hubungan keduanya bukan hanya hubungan presiden dan wakil presiden, melainkan juga produk dari konfigurasi politik yang melibatkan kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, persoalan Gibran berpotensi menjadi ujian bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa pemerintahannya benar-benar memiliki kemandirian politik.

Jika Prabowo memilih bersikap tegas dan tidak menghalangi proses konstitusional, publik dapat membaca langkah tersebut sebagai upaya membangun pemerintahan yang tidak lagi terikat oleh kompromi politik masa lalu.

Sebaliknya, apabila persoalan ini terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, kecurigaan publik bahwa pemerintahan masih terbelenggu oleh kepentingan politik tertentu akan semakin sulit ditepis.

Presiden tidak boleh membiarkan persoalan pribadi seorang pejabat negara berkembang menjadi beban legitimasi seluruh pemerintahan.

Namun, ketegasan juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya menyingkirkan seseorang demi keuntungan politik. Prabowo harus memastikan bahwa seluruh proses berlangsung berdasarkan hukum, bukan kalkulasi untuk memperkuat posisi kekuasaan.

Peta Politik Nasional Bisa Berubah

Dampak politik dari kemungkinan mundurnya Gibran tentu tidak kecil.

Pertama, konfigurasi pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki babak baru. Apabila pengunduran diri benar-benar terjadi dan diproses sesuai konstitusi, pemerintahan harus menghadapi persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Kedua, peta kekuatan politik yang selama ini terbentuk dari perkawinan kepentingan Prabowo dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan. Kelompok-kelompok politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan bisa mulai menghitung ulang posisi dan kepentingannya.

Bukan tidak mungkin, dinamika ini menjadi momentum bagi Prabowo untuk mempertegas kepemimpinannya sendiri, tanpa harus terus dibayangi konfigurasi kekuasaan yang melahirkan pasangan politiknya.

Ketiga, posisi politik Joko Widodo juga berpotensi mengalami perubahan. Selama ini, Gibran kerap dipandang sebagai representasi keberlanjutan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan baru.

Jika posisi Gibran benar-benar berubah, pengaruh politik Jokowi tentu akan menghadapi tantangan baru. Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa mundurnya Gibran otomatis berarti berakhirnya pengaruh Jokowi. Pengaruh politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga jaringan, loyalitas, dan kekuatan pendukung di parlemen maupun partai politik.

Sekadar Permainan Elite

Hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan persoalan ini justru berubah menjadi permainan tawar-menawar antarelite. Publik tidak boleh hanya disuguhi drama pertemuan tertutup, pernyataan pejabat istana, bantahan, dan spekulasi mengenai siapa yang diuntungkan atau dirugikan.

Persoalan mendasar yang harus dijawab adalah apakah seluruh pejabat negara telah memenuhi persyaratan konstitusional dan apakah setiap persoalan hukum ditangani secara transparan serta adil.

Jangan sampai pengunduran diri menjadi instrumen untuk menyelamatkan kepentingan politik tertentu. Jangan pula persoalan hukum digunakan sebagai senjata untuk menyingkirkan lawan politik.

Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana prinsip politik berubah mengikuti arah angin kekuasaan. Ketika berkuasa, semua pihak berbicara tentang loyalitas. Ketika kekuasaan bergeser, loyalitas pun sering kali ikut berpindah.

Politik semacam inilah yang harus diakhiri.

Momentum Menegaskan Kepemimpinan

Pada akhirnya, persoalan niat mundur Gibran merupakan ujian penting bagi kepemimpinan Prabowo. Presiden harus berani menunjukkan bahwa tidak ada individu yang lebih besar daripada negara, tidak ada keluarga yang lebih tinggi daripada konstitusi, dan tidak ada kompromi politik yang boleh mengalahkan kepentingan rakyat.

Jika Gibran memang merasa perlu mengundurkan diri, biarkan mekanisme konstitusional bekerja. Jika masih ingin mempertahankan jabatan, ia pun harus siap menghadapi seluruh proses hukum dan pertanggungjawaban publik.

Prabowo tidak perlu menjadi penyelamat siapa pun. Ia harus menjadi penjaga konstitusi.

Sebab, kekuatan seorang presiden bukan diukur dari kemampuannya mempertahankan sebanyak mungkin orang di lingkaran kekuasaan, melainkan dari keberaniannya mengambil keputusan yang benar meskipun berisiko mengguncang koalisi politiknya sendiri.

Kini, bola berada di tangan Prabowo.

Apakah ia akan menjadikan momentum ini sebagai titik awal pemerintahan yang lebih mandiri, tegas, dan bebas dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu? Ataukah semua ini hanya akan menjadi episode baru dalam drama politik elite yang ujungnya tetap kompromi?

Sejarah politik Indonesia akan mencatat bukan hanya siapa yang mundur dari kursi kekuasaan, tetapi juga siapa yang berani menegakkan konstitusi ketika kekuasaan sedang dipertaruhkan. ***

• Gungde Ariwangsa SH – Wartawan senior pemegang Kartu UKW Utama, Pemimpin Redaksi id, Ketua Yayasan IPO, Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023.
• Email: aagwaared@gmail.com