Rencana Mundurnya Gibran Bisa Jadi Titik Balik Penyusutan Pengaruh Politik Jokowi

TODAYNEWS.ID – Pengamat sekaligus Koordinator Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi titik balik dalam perubahan peta kekuasaan nasional.

Menurut Hamdi, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terealisasi, maka Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi kehilangan posisi politik paling strategis yang selama ini masih ditempati keluarganya di pemerintahan.

Baca Juga

6 jam  lalu

Bursa Wapres Didominasi Politisi, Dar Edi Yoga Sodorkan Terawan Sebagai Alternatif

8 Gungde Ariwangsa

Hamdi melihat perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejumlah peristiwa politik sebelumnya, mulai dari pergantian pejabat strategis, perubahan penugasan di lingkungan kepolisian, perkara dugaan penyadapan Presiden yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran.

Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut memiliki konsekuensi yang sama, yakni berpotensi mengurangi pengaruh Jokowi dalam struktur kekuasaan pemerintahan Prabowo.

“Pengunduran diri Gibran berpotensi menjadi peristiwa yang mengubah keseimbangan politik hasil Pilpres 2024. Prabowo tetap menjadi Presiden, tetapi Jokowi bisa kehilangan keterwakilan langsung keluarganya di puncak pemerintahan,” kata Hamdi dalam analisisnya, pada Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Ini Pesan Afifuddin di Hari Ulang Tahun ke-73 KPU RI  

19 Akbar Budi

Ia menjelaskan, pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 merupakan salah satu penghubung politik antara Prabowo dan Jokowi. Kerja sama tersebut membuat dua kekuatan politik yang sebelumnya berkompetisi dapat berada dalam satu pemerintahan.

Namun, apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatannya, hubungan politik tersebut berpotensi mengalami perubahan fundamental.

Prabowo bahkan kata Hamdi, memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun komposisi kepemimpinan nasional tanpa keterikatan politik yang sama seperti ketika berpasangan dengan Gibran.

Hamdi juga menyoroti konsekuensi konstitusional apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme tersebut, Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran. Situasi ini dinilai dapat memperbesar ruang konsolidasi politik Presiden sekaligus mengubah peta pengaruh kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan.

Di sisi lain, Hamdi mengingatkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut perlu dicermati secara hati-hati. Kesamaan dampak politik dari pergantian pejabat, perkara Listyo, dan tekanan terhadap Gibran belum otomatis membuktikan adanya operasi politik terkoordinasi untuk menyingkirkan Jokowi.

Menurutnya, perlu ada bukti konkret apabila muncul dugaan bahwa seluruh peristiwa tersebut merupakan bagian dari satu skenario politik yang dirancang secara sistematis.

Hamdi juga menilai pengunduran diri Gibran memiliki dimensi berbeda dibandingkan proses pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Jika Gibran memilih mundur secara sukarela, berakhirnya jabatan tidak harus menunggu seluruh tahapan pemakzulan diselesaikan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan keputusan tersebut benar-benar diambil secara bebas, tanpa ancaman maupun tindakan melawan hukum.

Sebab, desakan politik, demonstrasi damai, dan penggunaan hak konstitusional DPR tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan makar atau pemaksaan.

Lebih jauh, Hamdi melihat perubahan hubungan Prabowo dan Jokowi juga berpotensi membawa konsekuensi elektoral menjelang Pilpres 2029. Sebab, kerja sama kedua tokoh tersebut pada 2024 turut menyatukan basis dukungan politik yang berbeda.

Karena itu, apabila pengunduran diri Gibran dipersepsikan sebagai bentuk penyingkiran politik terhadap keluarga Jokowi, sebagian pendukung mantan Presiden tersebut berpotensi mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo.

“Prabowo memang berpotensi memperoleh ruang konsolidasi kekuasaan yang lebih luas, tetapi pada saat bersamaan juga menghadapi risiko kehilangan sebagian keuntungan politik dari kerja sama dengan Jokowi,” demikian Hamdi.