KPK Tegaskan Penyadapan oleh Institusinya Diawasi dan Diaudit Berkala

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penyadapan yang dilakukan lembaganya memiliki standar operasional dan pengawasan berlapis. Penegasan itu disampaikan di tengah wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR RI.

KPK memastikan setiap kegiatan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, proses tersebut juga menjalani audit secara berkala untuk menjamin prinsip penyadapan yang sah secara hukum atau lawful interception.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Beredar Rumor soal Penahanan Sejumlah Jenderal Polisi, Nama Listyo Sigit Disebut

358 Afrizal Ilmi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, proses analisis hasil komunikasi yang diperoleh melalui penyadapan telah menerapkan standar internasional.

“Dan yang terpenting, penyadapan di KPK ini juga secara berkala dilakukan audit. Bahkan proses analisis terhadap hasil komunikasinya pun, juga sudah berstandar ISO, sudah ada standarisasi internasional ya,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Terkait wacana pembahasan RUU Penyadapan, KPK memandangnya sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Pembahasan tersebut dinilai dapat menguji efektivitas aturan dalam mendukung kebutuhan penyadapan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Keterangan Terdakwa Bangun Paulus Dinilai Berbeda dengan Fakta Persidangan, JPU Siapkan Tuntutan

76 Dhanis

“Pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu tentu bagian dari proses evaluasi, proses untuk menguji apakah aturan ataupun kebijakan yang saat ini eksis itu solutif atau bisa bermanfaat berdaya guna, untuk kebutuhan dalam proses-proses penyadapan,” ujar Budi.

Budi menegaskan, KPK tidak melakukan penyadapan secara sembarangan. Kewenangan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 12 ayat (1), untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

“Kami pastikan, penyadapan-penyadapan yang dilakukan KPK tentu semuanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Secara teknis, penyadapan dilakukan berdasarkan penanganan perkara konkret. Pelaksanaannya juga melalui mekanisme berlapis dan pengawasan berjenjang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

KPK berharap pengaturan penyadapan secara umum ke depan turut dilengkapi mekanisme pengawasan dan audit yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan penyadapan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas serta prinsip lawful interception.